Mohon tunggu...
KKN
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lestari
SEMUA RUBRIK
Lagi Rame!
Menghadirkan Kurban Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Konten Dewasa X dan Kesiapan Kita di Era Keterbukaan
Darurat Judi Online di Indonesia
Taktik Judi Online Menjerat Mangsanya
Bansos untuk Pecandu Judi Bukan Solusi
Kultur Kerja Gen Z Tidak Seburuk Itu
Kamu pasti suka!
IMAM SYAFII
IMAM SYAFII Mohon Tunggu... Pelaut - Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I)

Kadang pengin nulis, kalau lagi senggang.

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Permenaker No. 14 Tahun 2010

5 Januari 2015   21:54 Diperbarui: 17 Juni 2015   13:45 111
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

kabupaten/kota;dan

e. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.6

Paragraf 2

Rekrut

Pasal 9

(1) PPTKIS yang telah memperoleh SIP, melaporkan pada dinas provinsi daerah rekrut


dan BP3TKI untuk memperoleh surat pengantar rekrut.

(2) Untuk memperoleh surat pengantar rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPTKIS wajib menunjukkan SIP asli atau copy yang telah dilegalisir dan rancangan

perjanjian penempatan.

(3) Dinas provinsi menentukan daerah rekrut di wilayah kabupaten/kota di wilayah

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12. 11
  13. 12
  14. 13
  15. 14
  16. 15
  17. 16
  18. 17
  19. 18
  20. 19
  21. 20
  22. 21
  23. 22
  24. 23
  25. 24
  26. 25
  27. 26
  28. 27
  29. 28
  30. 29
  31. 30
  32. 31
  33. 32
  34. 33
  35. 34
  36. 35
  37. 36
  38. 37
  39. 38
  40. 39
  41. 40
  42. 41
  43. 42
  44. 43
  45. 44
  46. 45
  47. 46
  48. 47
  49. 48
  50. 49
  51. 50
  52. 51
  53. 52
  54. 53
  55. 54
  56. 55
  57. 56
  58. 57
  59. 58
  60. 59
  61. 60
  62. 61
  63. 62
  64. 63
  65. 64
  66. 65
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

fspiln

kemnaker

tki

hukum

politik
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.