Pelaksanaannya saat ini memiliki sekurang-kurangnya lima unsur tidak tepat: tidak tepat kondisi, tidak tepat konten, tidak tepat harga, tidak tepat me
Lagi-lagi masyarakat disuruh berpikir jeli terhadap kebijakan pemerintah atas kenaikan UMP dan kenaikan tariff BPJS di tahun 2020 mendatang. Jeri
Jokowi dan Ma'ruf Amin dipastikan akan memimpin Indonesia pada periode 2019-2024, setelah putusan yang dibacakan Hakim Ketua MK Anwar Usman yang memim
Tiga tahun setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang membuka peluang tenaga kerja asing mengisi berbagai profesi yang sebelumnya tertutup
Kalau saja mesin waktu itu benar ada dan saya diberi pilihan untuk memutuskan mungkin saya tidak cepat-cepat terjun untuk menjadi pekerja purna waktu
Bantaeng, Senin (17/12). Sebanyak 3 Kelurahan dan 1 Desa di Kabupaten Bantaeng menerima bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemn
By Christie DamayantiWalau kami adalah penyandang disabilitas, tetapi KAMI BISA di sejajarkan dengan pekerja non-disabilitas, jika kami diberi ke
Penyandang disabilitas memang memiliki keterbatasan dalam hal fisik dan mental, namun semangat untuk mengarungi kehidupan bisa tidak terbatas.Terlebih
TERM OF REFERENCE (TOR)PRESS RELEASE"PELUNCURAN LAPORAN HASIL INVESTIGASI LOKATARU TERKAIT NASIB KARYAWAN PT FREEPORT INDONESIA"Latar BelakangKebijaka
[caption caption="Perwakilan SPILN saat bertemu Nusron Wahid Kepala BNP2TKI bahas kasus TKI Pelaut Perikanan Dok. SPILN"][/caption] Jakarta, Pemerinta
Jakarta, Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) mempertanyakan kinerja dari Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Nasional Penempatan
Jakarta, Kementrian Ketenagakerjaan diminta kirim surat ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus TKI Pelaut yang diberangkatkan oleh
Perkembangan Kasus TKI asal Pati Jawa Tengah suwindari. Berdasarkan Pengaduan di Crisis Center BNP2TKI DENGAN Nomor: ADU / 201501/000309 PADA Tangg
FOTO : AKSI SPILN DI BUNDARAN HI Tiga Orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Anak Buah Kapal (ABK) yang mengaku dikirim oleh PT. Lakemba Perkasa Bahari
Jakarta, 16 Januari 2015 Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia ( PWNI BHI ) Kementrian Luar Negeri harus mendesa
SIARAN PERSS FSPILN : Moratorium ABK perlu dilakukan jika gaji ABK di dalam negeri sudah layak Menanggapi upaya yang dilakukan oleh kepala BNP2T
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.1
IFSPILN ( Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri ) akan meminta Kepala BNP2TKI Nusron Wahid Dampingi Langsung ABK Trinidad and Tobago dan Abi
