Pendekatan "SkillsFuture", diluncurkan tahun 2015, memberikan kredit pelatihan (SkillsFuture Credit) kepada semua warga dewasa, agar mereka terus belajar keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Kurikulum ITE dan politeknik diubah setiap 3--5 tahun untuk menyesuaikan tren global seperti AI, green technology, cybersecurity, dan biotechnology.
Pemerintah bermitra dengan industri sejak tahap desain kurikulum, sehingga tidak ada jurusan yang hidup di ruang hampa.
Tracer study secara rutin dilakukan untuk menilai efektivitas pendidikan: dalam laporan 2021, sekitar 92% lulusan politeknik terserap kerja dalam waktu 6 bulan.
"Kami tidak mencetak penghafal, kami mencetak pemecah masalah." --- Ong Ye Kung, Menteri Pendidikan Singapura
Bandingkan dengan Indonesia yang masih menyusun kurikulum berdasarkan rapat birokrat yang belum tentu paham tantangan industri, atau dosen yang menulis diktat sejak 2004 dan belum diperbarui hingga kini. Pendidikan vokasi kita malah sering jadi "jalur buangan", bukan jalur kebanggaan.
Singapura tidak ingin rakyatnya menjadi konsumen teknologi, tapi menjadi bagian dari rantai nilai teknologi global. Maka tidak heran jika startup di bidang deep tech, fintech, bahkan healthtech tumbuh cepat, karena SDM-nya tidak hanya pintar, tapi tepat.
Pendidikan di Singapura adalah kompas industri nasional. Bukan hanya tempat mencari ijazah, tapi tempat membentuk kecakapan dan ketajaman visi. Di saat kita berdebat soal ijazah palsu dan gelar doktor honoris causa abal-abal, Singapura sudah menjadikan pendidikan sebagai instrumen survival geopolitik dan daya saing global.
Maka pantas saja mereka menjadi macan Asia. Dan kita? Kita sibuk jadi kertas ulangan yang tak pernah lulus dari masalah yang sama.
E. Variabel Pembeda: Konsistensi, Meritokrasi, dan Kejelasan Arah Nasional
"Vision without execution is hallucination." --- Thomas Edison
Mengapa RRC bisa menjadi pusat manufaktur dan teknologi dunia, India menjadi kampiun IT dan ekspor SDM global, UEA bermetamorfosis dari pasir ke pusat inovasi dunia, dan Singapura memimpin dalam pendidikan dan efisiensi birokrasi --- padahal semua negara itu memulai dari titik lemah, bahkan dari reruntuhan sejarah?
 Jawabannya terletak bukan semata pada kebijakan hebat, tapi pada disiplin eksekusi, konsistensi lintas rezim, dan fondasi meritokrasi.
1. Konsistensi Kebijakan:
Negara-negara yang kita bandingkan tidak membiarkan pendidikan dan pembangunan nasional terombang-ambing oleh ganti menteri atau siklus lima tahunan pemilu. RRC memiliki visi jangka panjang 100 tahun yang diturunkan ke dalam Five-Year Plans dengan disiplin keras. India memiliki National Education Policy 2020 yang mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran berbasis hasil. UEA sudah mengumumkan Visi 2071, sedangkan Singapura sejak era Lee Kuan Yew sudah menekankan pembangunan manusia sebagai pusat segalanya.
Indonesia? Visi jangka panjang kita banyak yang berakhir sebagai spanduk atau slogan. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) berubah selera tiap rezim, dan kurikulum berubah bahkan sebelum sempat diterapkan dengan baik. Akibatnya, tidak ada kesinambungan antara perencanaan dan implementasi.
