Kemudian kemunculan isu "Dewan Jenderal" dikaitkan dengan peran agen Cekoslowakia, agen Rusia KGB termasuk peran agen Amerika Serikat CIA dan agen China.
"Dokumen Gilchrist " diambil dari nama Dubes Inggris untuk Indonesia saat itu, Andrew Gilchrist. Dokumen itu menyebut adanya "konsolidasi" di  Angkatan Darat.
Kepentingan agen-agen asing tersebut menciptakan kondisi saling curiga antar kepentingan politik saat Bung Karno dalam keadaan sakit, menginginkan terjadinya penggulingan kekuasaan Presiden Sukarno karena dianggap anti nekolim (neo kolonialisme dan neo kapitalisme).
Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio menerima surat berisi dokumen itu pada 15 Mei 1965. Dalam dokumen tersebut tidak jelas siapa yang dimaksud dengan "local army friends" (sahabat Amerika Serikat di Angkatan Darat) dan mengandung informasi sejumlah jenderal Angkatan Darat yang "tidak loyal" kepada Presiden Sukarno, khususnya dalam kebijakan Ganyang Malaysia.
Menurut Soebandrio, "Dokumen Gilchrist" merupakan upaya provokasi untuk "memainkan" Angkatan Darat dalam situasi politik di Indonesia yang tidak stabil (krisis ekonomi dan sejumlah pemberontakan) serta isu adanya Dewan Jenderal.
Soebandrio lalu melaporkannya kepada Sukarno pada 26 Mei 1965. Sukarno memanggil semua panglima angkatan untuk menanyakan tentang siapa yang dimaksud "our local army friends", apakah ada kesatuan yang harus dicurigai?
Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani menjawab tidak perlu karena Yani memang menugaskan Mayjen TNI Soewondo Parman dan Brigjen TNI Soekendro berhubungan dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris untuk mencari informasi yang harus dilaporkan kepadanya.
Mengenai Dewan Jenderal, Yani mengklarifikasi kepada Presiden Sukarno bahwa memang ada dan dipimpin langsung Ahmad Yani. Hanya yang dimaksud Dewan Jenderal adalah "Wanjakti" (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) yang bertugas membahas kenaikan pangkat dan jabatan tinggi di Angkatan Darat.
Isu di luar Istana yang berkembang saat itu adalah Dewan Jenderal akan merencanakan pamer kekuatan atau machts-vertoon di hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Mereka akan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Menurut PKI, saat kekuatan militer yang besar tersebut telah terkonsentrasi di Jakarta, Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra revolusioner, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata.
Sebagai tandingan Dewan Jenderal, PKI lantas membentuk "Dewan Revolusi Indonesia". Dewan inilah yang nantinya berperan dalam Gerakan 30 September. Gerakan tersebut diketuai oleh Letkol Untung Syamsuri, dia adalah salah satu perwira Angkatan Darat yang berada dalam pengaruh PKI.
