Sistem politik tanpa demokrasi dengan jargon pendekatan pembangunan. Multi partai dipaksa berfusi menjadi 2 partai dan Golongan Karya. Kopkamtib tetap difungsikan untuk membungkam hak demokrasi warga negara. Perlakuan diskriminasi kepada keturunan PKI. Pemerintahan yang militeristik dan tersentralisasi karena sebagian besar jabatan strategis hingga kepala daerah ditunjuk dari Angkatan Darat. Pemilu hanya seremoni dari tahun 1973 hingga 1997. Maka kemudian lahirlah era Reformasi 1998.
Semoga kita selalu belajar dari sejarah. Bahwa perbedaan politik tanpa pemahaman demokrasi akan menjadi malapetaka buat bangsa ini.
Berikut adalah Interpretasi Nawaksara:
Keblingernya pimpinan PKI yang salah menterjemahkan informasi (hoaks) konspirasi agen asing telah menyebabkan terbunuhnya Dewan Jenderal diluar rencana agenda PKI. Menurut kesaksian padahal PKI hanya ingin menghadapkan Dewan Jenderal kepada Presiden Sukarno untuk mengkonfrontir apa tujuan dibentuknya Dewan Jenderal. (Antara Presiden Sukarno dengan Menteri/Pangad Ahmad Yani sudah clear sebelum peristiwa 1 Oktober 1965).
Pertentangan politik antara PKI - Islam (konservatif) - TNI telah dimanfaatkan oleh "oknum yang tidak bertanggung jawab" dengan memanfaatkan situasi melancarkan kudeta. Padahal tanggal 3 Oktober 1965 Presiden Sukarno telah menerbitkan SK Presiden untuk operasi pemulihan keamanan dan ketertiban (dibentuk Kopkamtib), mengeluarkan Supersemar, mengeluarkan Inpres untuk mengadili orang yang diduga terlibat G30S, namun tetap dicabut kekuasaannya oleh MPRS.
Siapakah pihak yang sebenarnya mengkudeta Presiden Sukarno?
