Karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa validitas suatu norma hukum memiliki beberapa wajah sekaligus, yaitu:
1. Wajah metafisis.
2. Wajah positivis.
3. Wajah sosiokultural.
4. Wajah mesin keadilan (machinery of justice).
5. Wajah utilitarian.
Wajah metafisis dari validitas suatu aturan hukum mensyaratkan suatu norma hukum harus bersesuaian dengan cita hukum, postulat-postulat hukum dan ide-ide hukum yang bersifat apriori. Kemudian, wajah positivis dari validitas suatu norma hukum meng- hubungkan validitas norma hukum tersebut dengan kesesuaiannya dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dan dengan nor- ma dasar (konstitusi) dalam suatu negara. Adapun dengan wajah sosio kultural dari suatu validitas hukum yang dimaksudkan adalah tindakan menilai terhadap validnya suatu norma hukum dengan kenyataan apakah sesuai atau tidaknya dengan kesadaran hukum dan kultur hukum masyarakat, sehingga norma hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, wajah mesin keadilan (machinery of justice) dari validitas suatu norma hukum mensyarat- kan agar validnya suatu norma hukum, maka norma hukum terse- but haruslah dapat diterapkan oleh mesin-mesin penerap hukum. Dan yang dimaksud dengan mesin-mesin penerap hukum dalam hal ini adalah hakim, jaksa, polisi, pemerintah, advokat, dan kurator. Kemudian, wajah utilitarian dari validitas suatu norma hu- kum mensyaratkan agar suatu norma hukum selalu dikaitkan de- ngan manfaat yang akan didapati oleh masyarakat jika kaidah hu- kum tersebut diterapkan. Dalam hal ini yang dipertanyakan apakah akan lebih bermanfaat jika norma hukum tersebut diterapkan dengan seandainya diterapkan norma hukum model lain.
Tentu saja, ketika dikatakan bahwa hukum tersebut harus efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut: Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi 1. unsur efek jera) sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan tersebut. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika ha- kim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam 2. ses perkara "inabsensia" maka mungkin saja hukuman itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak diketemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat seperti "efek pencegah" melakukan kejahatan bagi para panjahat lain, di samping menimbulkan "efek keamanan" bagi masyarakat secara keseluruhan.
Selanjutnya, bagaimana misalnya jika ada dua aturan hukum yang saling kontradiktif, tentu dalam hal ini hanya satu aturan saja yang berlaku. Jadi, hanya satu aturan hukum tersebut yang valid atau yang lebih valid dari yang satunya lagi. Untuk itu diperlukan beberapa teori, seperti:
1. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
2. Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
