Adam Malik menjawab bahwa itu tidak mungkin, mengingat seluruh Panglima ada di belakang Soeharto. Selanjutnya, Malik mengatakan bahwa AD tak akan mendahului menyerang Soekarno/Soebandrio. Taktik yang dipilih AD adalah counter-action.
Dubes Green menanyakan apakah tersingkirnya Nasution mengakibatkan langkah mundur bagi kekuatan anti-Subandrio. Malik menjawab sama sekali tidak, karena Nasution sekarang diposisikan di belakang layar. Nasution dan Soeharto tetap berhubungan erat, tapi lebih baik menjadikan Soeharto sebagai front man.
Green menanyakan posisi Pangdam Jaya Jend. A. Machmud. Malik menjawab bahwa A. Machmud sepenuhnya di belakang Soeharto.
(sumber: Telegram from the Embassy in Indonesia to the Department of State, Djakarta, March 10, 1966), sehari sebelum Supersemar.
13. Supersemar
13.1. “Bad Cop”: Teror di Istana
Keesokan harinya, tanggal 11 Maret 1966 pagi, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet yang dikenal dengan nama “kabinet 100 menteri”. Semua menteri hadir, kecuali Menpangad Soeharto.
Ketika sidang dimulai, panglima pasukan Kawal Istana melaporkan bahwa banyak “pasukan liar” atau “pasukan tak dikenal” di sekitar istana. Belakangan diketahui bahwa itu adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Kemal Idris. Pangkostrad saat itu adalah Mayjen Umar Wirahadikusumah yang menggantikan Mayjen Soeharto.
Karena laporan tersebut, Presiden meninggalkan istana untuk berangkat ke istana Bogor dengan menggunakan helikopter yang sudah disiapkan.
13.2. “Good Cop”: Tawarkan Bantuan
Tanggal 11 Maret 1966 malam, Menpangad Soeharto mengutus 3 jenderal -- M. Jusuf, Amir Machmud & Basuki Rachmat -- untuk menghadap Presiden Soekarno di Bogor. Ketiga jenderal utusan Soeharto itu membujuk dan meyakinkan Presiden, bahwa Soeharto sanggup “mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan”, jika ditunjuk lewat surat tugas.
13.3. Penandatanganan Supersemar
Presiden Soekarno setuju dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Mayjen Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk “memulihkan keamanan dan ketertiban”, “menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden”, serta “melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi”.
Supersemar itu kemudian dipropagandakan sebagai peralihan kekuasan de facto kepada rejim Orde Baru.
