Mahasiswa KKN Tim II Undip 2021/2022 mengajak RT dan RW Desa Batunyana tingkatkan kualitas administrasi sebagai upaya penguatan lembaga masyarakat
Ada peran ketua RT dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap status sosial dan ekonomi di daerah tertentu
Mahasiswa KKN Undip lakukan arsip digital sebagai penerapan e-government di Kelurahan Jabungan
Kader dasa wisma adalah pengurus warga yang memiliki tugas penting di ibu kota, namun saat ini tidak memperoleh apresiasi yang layak dari Pemprov DKI.
Menjadi relawan politik adalah orang atau sekelompok orang yang secara politik punya tanggungjawab juga untuk masa depan pemerintahan
Antusias 472 Orang Ikut Free Webinar Audit Pemerintahan
Mahasiswa KKN Kelompok 23 FIA UB sebagai Pelopor E-Complaint di Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
Kanwil Kemenkumham Maluku terus mendorong wilayah-wilayah Kabupaten/Kota di Maluku masuk Kriteria maupun peroleh predikat Kabupaten/Kota peduli HAM
Mahasiswa KKNT FIA UB Kelompok 14 membantu tata kelola administrasi Desa Gunungronggo
Dengan adanya beberapa aplikasi tersebut, kita berharap, bisa benar-benar membuat pekerjaan semakin mudah.
pembentukan pemekaran wilayah seringkali dianggap tidak efisien oleh sebahagian masyarakat, karena dinilai sarat politik
Narasi evaluasi kurang bergema dalam isu pemekaran wilayah.
Pemekaran wilayah bukanlah hal yang baru di negara kita. Sejak zaman Presiden Soekarno pun sudah ada.
Menganalisis Masalah Keamanan Energi Angola Permasalahan sosio-ekonomi yang terus meningkat di Angola memberikan dampak nyata dalam masyaralat angola.
Pengertian istilah komunikasi, pemerintah, dan komunikasi pemerintahan.
Proses berpikir sebagai dasar komunikasi pemerintahan serta bagaimana melakukan komunikasi secara efektif.
Pemerintahan Menurut Imam Mawardi bertugas untuk menjaga agama, salah satu hal yang penting untuk menjaga agama adalah permasalahan ibadah haji
Kedisiplinan Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo dalam Pelaksanaan Apel Pagi
Perubahan makna tentang keterbukaan dalam Revisi UU P3, yang semakin membatasi partisipasi masyarakat yang menandai mundurnya demokrasi di Indonesia.
Setiap Instansi diharapkan dapat mendesign atau memformulasikan program pengembangan SDM yang berbeda sesuai dengan karakteristik