Memperluas instrumen pembiayaan domestik melalui sovereign wealth fund dan instrumen pasar modal syariah.
Memperkuat peran Bank Indonesia dan LPS dalam manajemen krisis, agar tidak mudah dipaksa tunduk pada conditionalities IMF.
Meningkatkan cadangan devisa berbasis komoditas strategis (emas, nikel, batu bara, CPO) untuk memperkuat bargaining power dalam transaksi global.
2. Narrative Defense & Diplomasi Publik
Indonesia harus menyadari bahwa perang narasi sama pentingnya dengan instrumen ekonomi.
Mengembangkan pusat narasi strategis (strategic narrative center) untuk mengartikulasikan kepentingan nasional dalam isu HAM, lingkungan, dan demokrasi dengan perspektif Nusantara.
Mengoptimalkan media nasional dan diplomasi publik (digital diplomacy) untuk melawan stigmatisasi internasional, misalnya dalam isu sawit, deforestasi, atau Papua.
Menguatkan posisi di forum multilateral dengan narasi konsistensi: keadilan global, pembangunan berkelanjutan, dan inklusivitas.
3. Standard Setting: Indeks Nusantara
Indonesia tidak boleh hanya menjadi penerima standar global (OECD, IFRS, ESG), melainkan pencipta standar alternatif.
Menginisiasi Indeks Nusantara sebagai standar nasional yang menilai kinerja pembangunan berdasarkan keseimbangan ekologis, kearifan lokal, dan kedaulatan ekonomi.
