Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Pemilu: Kajian Normatif Atas Subyek Hukum dan Sanksi

 

“Partai politik sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa tindakan melanggar hukum dilakukan atas nama dan untuk kepentingan partai secara sadar dan sistematis.” [5]

 

• Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu

 

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (criminal liability) merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atau subjek hukum lain yang melakukan delik, sepanjang unsur-unsur delik terpenuhi.

 

Menurut Sudarto, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam setiap delik adalah perbuatan melawan hukum, kesalahan (schuld), dan dapat dipertanggungjawabkannya pelaku secara hukum[6].

 

A.   Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Pemilu

 

• Perbuatan Melawan Hukum (actus reus)