Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia tentang Bangsa Indonesia

c.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam hal ini pegawai (baik karyawan dan pimpinan berikut staf); memiliki hak untuk membuka dokumen elektronik kepada semua orang dan tidak akan dihukum oleh Undang - Undang perlindungan elektronik dan serta dokumen administrasi negara; dikarenakan kebal terhadap hukum; dan seta memiliki kekebalan hukum; yang berlaku di Negara Republik Indonesia; terutama dan serta paling utama BPJS Kabupaten kendal terhadap BPJS Kabupaten Bekasi;

 

Bapak Presiden yang Terhormat;                                                                                                                                      

Di dalam keputusan dan atau salinan keputusan dan atau salah satu isi pernyataan yang tertulis dalam salinan Putusan Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Kdl.; Salah satunya terdapat dan atau tertulis   yaitu pada intinya; maka PADA INTINYA SELURUH PENEGAK HUKUM; YANG DIKETAHUI OLEH SAYA SEBAGAI PELAPOR; SALAH SATUNYA  adalah sebagai berikut :

• PIHAK PERADILAN;
• PIHAK KEPOLISIAN;
• PIHAK ADVOKAT DAN ATAU PENGACARA DAN ATAU PENASEHAT HUKUM;

dengan pembantahan dan serta pembenaran secara profesi dan serta profesionalisme; salah satunya sebagai berikut :

  

1.

Peradilan di Wilayah Negara Republik Indonesia akan memberikan pelayanan dalam proses dan atau sampai keputusan yang baik dan benar; adalah dengan memberikan uang; dan atau duit dan atau dana; yang diminta oleh peradilan; dan tidak  akan bekerja sama dengan pihak dan atau seluruh instansi negara yang ada di Wilayah Negara Republik Indonesia;

2.

Peradilan di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak mengakui; dan atau memberikan hak dan kewenangan atas kasus hukum; dan serta proses peradilan sampai dengan keputusan; dan tidak mengakui kehadiran; dan serta keberadaan Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM)  dalam hukum; dan serta aturan dan peraturan hukum peradilan yang berlaku di Wilayah  Negara Republik Indonesia;