Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia tentang Bangsa Indonesia

BERITA NEGARA DAN ATAU DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NEGARA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

 

a.

Pihak Peradilan Tidak mengakui; dan serta Tidak mengesahkan  semua dokumen yang dikeluarkan dan atau diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi (PEMKAB  BEKASI); yaitu salah satunya adalah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi (DISDUKCAPIL PEMKAB BEKASI); dan serta hanya mengakui dan serta mengesahkan semua dokumen yang dikeluarkan; dan serta diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal (PEMKAB KENDAL); yaitu salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal (DISDUKCAPIL PEMKAB KENDAL); 

b.

Pihak Peradilan dengan segala kekuasaan; dan serta kewenangan; dan serta kekuatan jabatan yang melekat, yang dimilikinya dalam hukum akan meminta; dan serta memerintahkan; dan serta memberi perintah secara langsung maupun tidak langsung; untuk segera melaksanakan semua keputusan yang telah diputuskan dalam kondisi apapun; baik itu melawan hukum; secara terang terangan dan serta terang benderang dan serta perbuatan tindakan melawan hukum; dan atau tindakan perbuatan melawan hukum; semua harus dilaksanakan oleh seluruh instansi; dan serta seluruh lembaga negara yang telah di sahkan dan serta diakui dan serta berlaku dari keputusan yang dikeluarkan  oleh Pihak Peradilan;

Dan seluruh Penegak Hukum untuk segera; dan serta  secepatnya  agar merubah; dan serta memanipulasi seluruh dan keseluruhan dokumen yang berlaku; dalam berita negara dan atau dokumen administrasi kependudukan Negara di Wilayah Republik Indonesia;

Dan serta kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dan serta Pemerintah Kabupaten Kendal; terutama; dan serta paling utama; adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL); untuk melaksanakan perihal tersebut; dan ini merupakan salah satu kekebalan; dan serta  kewenangan hukum ABSOLUT (MUTLAK ATAU KUAT) yang ada di seluruh Penegak Hukum;

                                                                       

c.

Pihak Peradilan beserta Seluruh Penegak Hukum akan memproses hukum dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan hukum  uang; dan atau duit dan atau dana di dalam setiap proses sampai dengan keputusannya; di bebankan kepada pihak pelapor dan terlapor;