Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia tentang Bangsa Indonesia

Adapun penindasan dan kesewenang - wenangan yang dilindungi, dan atau diperbolehkan, dan atau penindasan atas pemberlakuan hukum yang tidak adil; yang telah dilaksanakan; dan serta dilakukan oleh seluruh Pihak Penegak Hukum; dari dan atas kekebalan hukum yang ABSOLUT (MUTLAK atau KUAT); sehingga ketentuan hukum atas aturan dan peraturan yang berlaku; tidak dapat dipergunakan dan serta di sahkan dan serta di laksanakan dengan baik dan benar; sebagai pedoman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia pada rakyat; dan atau rakyat miskin; dan atau rakyat tidak berpendidikan (sekolah); dan atau rakyat berpendidikan (sekolah) rendah; dan atau rakyat yang berpendidikan tinggi (sekolah) di Lingkungan Wilayah Negara Republik Indonesia; salah satunya antara lain:

• PANCASILA DAN UNDANG -  UNDANG DASAR 1945;
• BERITA NEGARA DAN ATAU DOKUMEN ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
• BERITA NEGARA DAN ATAU DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NEGARA DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA;
• SISTEM DAN ATAU TINGKATAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
• APARATUR NEGARA DAN ATAU PEJABAT NEGARA DAN SERTA SELURUH PENEGAK HUKUM DAN SERTA KESELURUHAN PARA PEMUKA AGAMA DALAM HAL INI PEMUKA AGAMA YANG DIMAKSUD ADALAH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI);

Bapak Presiden yang Terhormat;

Bahwasannya dari hasil; dan serta kesimpulan atas semua penjelasan; dan serta pembenaran; dan serta  perdebatan; dan serta dasar hukum; dan serta dasar pengajuan laporan dari saya sebagai pelapor; dalam proses peradilan; Salah satunya mulai dari peradilan Agama sampai dengan peradilan di Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal ini Badan Pengawas Mahkamah Agung (BAWAS MA); dan dalam URUTAN PERUNDANG -- UNDANGAN yang berlaku; dan serta diterapkan di Negara Republik Indonesia YANG TIDAK BOLEH; DAN SERTA DILARANG; DAN SERTA TIDAK SAH; DAN SERTA TIDAK DIAKUI UNTUK DIPERGUNAKAN; DAN SERTA SEBAGAI DASAR HUKUM; DAN SERTA SEBAGAI GUGATAN BALIK; DAN SERTA GUGATAN KEPADA SELURUH PEJABAT NEGARA DAN APARATUR NEGARA; DAN SERTA SELURUH PENEGAK HUKUM; BESERTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI);  OLEH RAKYAT INDONESIA; TERUTAMA DAN PALING UTAMA RAKYAT JELATA; DAN ATAU RAKYAT MISKIN; DAN ATAU RAKYAT YANG TIDAK BERPENDIDIKAN (SEKOLAH); DAN ATAU RAKYAT BERPENDIDIDKAN (SEKOLAH) RENDAH; DAN ATAU RAKYAT BERPENDIDIKAN (SEKOLAH) TINGGI; DI LINGKUNGAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA; DAN SERTA ATURAN DAN PERATURAN DIBAWAH INI; HANYALAH SEBAGAI TEORI DAN PEDOMAN UNTUK MENDAPATKAN DANA DAN ATAU JUAL BELI HUKUM;  DENGAN HARGA TAWAR MENAWAR YANG LEBIH TINGGI DALAM PERADILAN; ANTARA PELAPOR DAN TERLAPOR; BERIKUT SAKSI DAN SAKSI AHLI;  DAN PENDUKUNG LAINNYA; DALAM PERADILAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA adalah sebagai berikut :

  

1.

PANCASILA DAN UNDANG -- UNDANG DASAR 1945

Adapun Pancasila sebagai dasar falsafah Ideologi Bangsa; dan pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara; berdasarkan sejarah hidup; dan kehidupan sejarah perjuangan bangsa; dan sampai sekarang masih dipergunakan oleh para nasionalis; dan serta seluruh bangsa yang telah mempelajari; dan memahami; dan menjalankan Pancasila tersebut dengan baik dan benar;  sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tetap di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; salah satunya adalah sebagai berikut :

a.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG LAHIR PANCASILA;

b.

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA;