TB 2_Tema Genap-Prasyarat Pengembalian Pendahuluan atas Restitusi PPN

b. Untuk bulan Juli-Desember 2015:

-20% untuk perumahan karyawan dan direksi;

- 80% untuk kegiatan pabrik.

Berdasarkan data tersebut, rata-rata penggunaan generator listrik untuk kegiatan pabrik adalah (90%+80%) : 2 = 85%

- Penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2015 dapat dilakukan paling lambat pada Masa Pajak Maret 2016. Pengusaha Kena Pajak A melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan pada Masa Pajak Februari 2016. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk tahun buku 2015 seharusnya sebesar 85% x (Rp100.000.000,00 : 4) = Rp21.250.000,00

- Pajak Masukan yang harus diperhitungkan kembali dengan mengurangi Pajak Masukan untuk Masa Pajak Februari 2016 adalah sebesar Rp25.000.000,00 - Rp21.250.000,00 = Rp3.750.000,00

- Penghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan diatas dilakukan sampai dengan masa manfaat generator listrik tersebut berakhir.

ilustrasi Cara Restitusi PPN (DokPri)

Pada praktiknya memungkinkan terdapat Wajib Pajak yang mengalami kelebihan pembayaran pajak PPN. Kelebihan pembayaran pajak adalah kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu; atau Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP). Mekanisme Restitusi yaitu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Masukan (restitusi) harus dilakukan pada setiap akhir tahun buku, kecuali untuk beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) dibawah ini diperkenankan untuk mengajukan restitusi pada setiap Masa Pajak:
a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP);

b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Pemungut PPN;

c. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang PPN-nya tidak dipungut;

d. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud;

e. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP); dan/atau