Mahasiswa KKN Tematik Literasi Gelombang 114 Tingkatkan Literasi Hukum Anak Melalui Edukasi Hak-Hak Anak di SDN Unggulan Bontomanai
Objek hukum dan hak kebendaan penting agar masyarakat memahami hak kepemilikan
Keputusan Komisi VI DPR RI merevisi Undang-Undang BUMN dan menghapus pasal yang menyatakan direksi maupun komisaris BUMN bukan penyelenggara negara pa
Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan identitas bangsa yang menyatukan keberagaman.
Penantian Pengesahan Perpres AI hingga September 2025 tidak semudah yang dibayangkan
menjelaskan tentang childfree dalam perspektif fiqh klasik dan fiqh kontemporer
Kontroversi Bendera One piece dan Pemerintah yang hipokrit.
Hukum Acara Pengujian Undang Undang
Kasus korupsi dana haji yang sempat mencuat beberapa waktu lalu meninggalkan luka mendalam bagi umat. Dana triliunan rupiah yang seharusnya digunakan
UU Pesantren 2019 diharapkan memperkuat pesantren, namun implementasinya di pesantren kecil masih terbatas. Simak analisis dan temuan lapangan di Pesa
Apa jadinya jika negara bisa menarik tabunganmu hanya karena tidak dipakai selama tiga bulan? Atau mengambil alih tanahmu yang dibiarkan kosong? RUU
Kontribusi Investasi dan Problematika Perkebunan Kelapa Sawit di Sulawesi Tengah
Tom Lembong baru saja diberikan abolisi, salah satu hak prerogatif presiden
Pendidikan, inklusif, kepala sekolah, siswa ABK, Kebijakan Pemerintah tentang Sekolah Inklusif
Sebagai seorang mantan birokrat yang bertahun-tahun mengurus sektor pertambangan, Ir Aris Bulo Pasaru MM turut memberi pencerahan terkait jalan tamban
Sebagai mahasiswa hukum, sangatlah penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum yang mengatur dunia digital, termasuk penggunaan internet
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan instrumen ekonomi strategis yang dimiliki pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian lokal dan mening
MENGUJI UU NO.20/2003 DI SEKOLAH NEGERI: STUDI KASUS SMP 1 LURAGUNG
mengupas sumber pemasukan Partai Politik dan budaya politik uang yang menjadi sumber tindakan korupsi
KPU selalu membuka ruang uji publik dengan melibatkan banyak pihak pemerintah, media, partai politik ataupun lembaga swadaya masyarakat, perorangan
