Revisi UU BUMN, Era Prabowo Tidak Ada Pejabat Kebal Hukum

Keputusan Komisi VI DPR RI merevisi Undang-Undang BUMN dan menghapus pasal yang menyatakan direksi maupun komisaris BUMN bukan penyelenggara negara patut diapresiasi. Selama ini, posisi mereka kerap berada di area abu-abu---mereka mengelola perusahaan milik negara, namun tidak diperlakukan sebagai penyelenggara negara. Hal ini menimbulkan celah dalam akuntabilitas.

Dengan dihapusnya ketentuan tersebut, maka status pejabat BUMN kini jelas bahwa mereka adalah penyelenggara negara. Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, hilangnya pasal tersebut otomatis menjadikan direksi, komisaris, maupun dewan pengawas BUMN masuk dalam kategori penyelenggara negara.

Konsekuensi dari perubahan ini cukup signifikan. Para pejabat BUMN wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Lebih dari itu, mereka juga menjadi subjek tindak pidana korupsi yang dapat diproses secara hukum. Hal ini ditegaskan oleh Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, bahwa status baru ini memperkuat instrumen pengawasan terhadap BUMN.

Perubahan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). UU tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta pejabat lain yang menjalankan tugas pokok terkait penyelenggaraan negara, wajib melaporkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Karena itu, langkah DPR ini tidak hanya penting secara yuridis, tetapi juga strategis dalam memperkuat integritas pengelolaan BUMN. Sudah saatnya pejabat BUMN ditempatkan pada posisi yang setara dengan pejabat negara lain, dengan kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati jika BUMN benar-benar ingin menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus contoh tata kelola yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.