Jika tidak segera mengoreksi dengan tegas, Presiden akan semakin terjerat dalam citra represif yang justru bisa menjatuhkan legitimasinya.
Demokrasi Terancam dan Ruang Publik Tertutup
Lebih luas, kasus ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadapi ancaman serius. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga soal kebebasan berpikir, membaca, dan berdiskusi. Dengan menyita buku, polisi sedang menutup pintu kebebasan itu.
Jika ruang publik terus dipersempit, masyarakat akan kehilangan daya kritis. Generasi muda akan tumbuh dalam ketakutan membaca.Â
Akademisi akan membatasi diri. Aktivis akan berhati-hati memilih bahan bacaan. Semua ini merusak ekosistem demokrasi yang sehat.
Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat kritis yang berani mempertanyakan status quo. Tanpa itu, demokrasi hanya tinggal prosedur kosong.Â
Penyitaan buku menggeser Indonesia ke arah demokrasi semu, di mana kebebasan hanya ada di atas kertas, tetapi dikekang dalam praktik.
Selain itu, tindakan ini juga berbahaya bagi relasi aparat-masyarakat. Alih-alih membangun kepercayaan, aparat justru memperlihatkan wajah represif.Â
Kepercayaan publik akan luntur, digantikan rasa curiga dan takut. Hubungan antara aparat dan masyarakat berubah dari relasi proteksi menjadi relasi represi.
Jika pola ini berlanjut, protes akan semakin keras. Masyarakat yang dibungkam tidak akan berhenti, melainkan mencari jalan baru yang lebih konfrontatif.Â
Dengan kata lain, penyitaan buku justru bisa menjadi bumerang: alih-alih meredam kerusuhan, ia malah menyuburkannya.
