Kepentingan Elite vs Kepentingan Publik
Pada akhirnya, semua isu ini bermuara pada konflik antara kepentingan elite dan kepentingan publik. Elite politik ingin mempertahankan stabilitas dan mengamankan kekuasaan, sementara publik ingin kepolisian yang profesional, adil, dan transparan. Reformasi akan gagal jika hanya mengakomodasi kepentingan elite.
RUU Kepolisian yang memperluas kewenangan aparat tampak lebih melayani kepentingan elite ketimbang publik. Sementara itu, Tim Reformasi Polri hanya akan bermakna jika ia berpihak pada kepentingan rakyat. Perjuangan reformasi, dengan demikian, bukan hanya soal desain kelembagaan, tetapi juga soal keberanian memilih pihak.
Jika agenda reformasi lebih dekat dengan elite, Polri akan semakin menjauh dari masyarakat. Sebaliknya, bila reformasi sungguh berpihak pada rakyat, maka Polri bisa menjadi institusi sipil yang demokratis.Â
Pilihan ini tidak bisa ditunda, karena masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh bagaimana polisi menjalankan perannya.
Oleh karena itu, titik temu antara Tim Reformasi dan RUU Kepolisian harus ditemukan pada simpul krusial: pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga.Â
Jika simpul ini diabaikan, reformasi Polri hanya akan melahirkan polisi yang lebih represif. Tapi, jika simpul ini diperkuat, Indonesia berpeluang melahirkan kepolisian yang profesional, demokratis, dan dipercaya publik.
Reformasi Polri Menentukan Masa Depan Demokrasi
Reformasi kepolisian bukanlah agenda sederhana yang bisa diselesaikan dengan pembentukan sebuah tim atau revisi undang-undang semata.Â
Ini adalah proyek jangka panjang yang menyentuh akar persoalan: relasi antara kekuasaan, aparat, dan rakyat.Â
Tim Reformasi Polri dan RUU Kepolisian berada di dua jalur yang berbeda, tetapi saling terkait.Â
