Dampak nyata dari kebijakan penyaluran gaji ke-13 oleh pemerintah
Bangsa yang besar bukan bangsa yang bisa menertawakan kekurangannya, tetapi yang tahu kapan berhenti tertawa dan mulai memperbaiki.
Rencana Pemkab Tasikmalaya meminjam Rp230 miliar menuai pro dan kontra. Antara visi percepatan pembangunan dan risiko fiskal jangka panjang
Refleksi tentang peran uang negara yang bekerja nyata bagi kesejahteraan rakyat dan pendidikan anak bangsa—mewujudkan mimpi kolektif Indonesia.
Negara perlu menjaga agar keberanian fiskal tidak berubah jadi perjudian fiskal sebab di tangan pemerintah likuiditas bukan hanya angka tetapi amanah.
Kebijakan efisiensi yang tidak disertai keseimbangan fiskal adalah langkah hemat yang mahal — menghemat kas pusat, tetapi membebani pembangunan daerah
Kegagalan utama pemerintah adalah ketidaktegasan dalam menetapkan prioritas pembangunan. Di satu sisi, pemerintah terus menonjolkan program simbolik b
Apakah sistem keuangan Indonesia mengalami kelebihan likuiditas, atau justru terjebak dalam struktur biaya modal yang kaku akibat intervensi fiskal
Energi baru penerimaan negara dari sektor digital merupakan upaya meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat kecil
Government Shutdown Amerika dan Dampaknya terhadap Stabilitas Global
Kesehatan publik bukanlah ranah yang murni ilmiah, melainkan medan pertempuran kepentingan.
Neraca perdagangan fiskal
Langkah Purbaya seperti membongkar hipokrisi fiskal: negara selama ini menikmati pendapatan besar, tetapi terpojok oleh narasi moralistik dari luar.
Kebijakan Fiskal didefinisikan sebagai penggunaan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah untuk mencapai tujuan makroe
Rupiah melemah tak hanya karena global, tapi juga lemahnya disiplin fiskal dan rendahnya tax ratio Indonesia.
Sinergi fiskal dan moneter jadi kunci agar Indonesia mampu menjaga stabilitas, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan inklusif.
kebijakan fiskal Indonesia
Kenaikan gaji ASN 2025 harapan jutaan ASN
Pengangkatan 26.968 PPPK paruh waktu di Jabar patut diapresiasi, namun harus dikawal agar transisi penuh 2026 konsisten dan adil.
Ketika ekonomi butuh dorongan, APBN harus bergerak cepat dan responsif karena momentum pertumbuhan tidak datang dua kali
