Sinergi Fiskal dan Moneter: Strategi Ganda Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia terus berupaya mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Perubahan harga komoditas, fluktuasi nilai tukar, hingga perlambatan ekonomi negara mitra dagang menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Untuk menjaga daya tahan ekonomi, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan. Harmonisasi dua pilar utama, yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, menjadi jalan strategis yang harus ditempuh. Meskipun dijalankan oleh institusi yang berbeda---Kementerian Keuangan di satu sisi dan Bank Indonesia di sisi lain---keduanya memiliki tujuan sama: menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang tepat akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek untuk mengatasi gejolak, dan strategi jangka panjang untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat serta inklusif.

Kebijakan fiskal memegang peranan penting sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Melalui belanja negara, pemerintah dapat mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, serta membuka lapangan kerja baru. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara, terutama untuk pembangunan produktif, pada dasarnya akan memicu efek berganda dalam perekonomian. Selain itu, kebijakan fiskal juga berfungsi sebagai pengendali kesenjangan sosial. Pajak progresif yang dibebankan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, serta program bantuan sosial seperti PKH dan BLT, menjadi instrumen efektif dalam mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Lebih dari sekadar angka dalam APBN, kebijakan fiskal adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial dan memastikan pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan juga dirasakan oleh masyarakat kecil.

Di sisi lain, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia memiliki mandat utama menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Melalui instrumen suku bunga acuan, cadangan wajib minimum, dan operasi pasar terbuka, BI dapat mengatur jumlah uang beredar serta memengaruhi perilaku konsumsi dan investasi. Misalnya, ketika inflasi melonjak akibat kenaikan harga pangan atau energi, BI dapat menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan dan menstabilkan harga. Namun, saat ekonomi melambat, penurunan suku bunga dilakukan untuk mendorong masyarakat dan dunia usaha meningkatkan belanja serta investasi. Kebijakan moneter pada hakikatnya adalah "rem dan gas" yang mengendalikan laju ekonomi, sehingga perannya tak kalah penting dengan kebijakan fiskal. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan jika ingin menjaga keseimbangan pertumbuhan dan stabilitas.

Namun, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana kedua kebijakan ini bisa bergerak seirama. Ada risiko yang muncul jika keduanya berjalan berlawanan arah. Misalnya, ketika pemerintah menggenjot belanja besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan, sementara BI menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, maka dampak positif dari belanja negara bisa teredam oleh tingginya biaya pinjaman. Sebaliknya, bila BI menurunkan suku bunga untuk merangsang investasi, tetapi pemerintah justru menahan belanja karena alasan defisit, pemulihan ekonomi bisa tersendat. Karena itulah, koordinasi erat dan komunikasi yang transparan menjadi kunci. Sinergi bukan hanya slogan, melainkan kebutuhan strategis agar kebijakan fiskal dan moneter saling melengkapi, bukan saling menegasikan.

Isu inflasi menjadi contoh nyata pentingnya strategi ganda ini. Ketika harga pangan dan energi melonjak, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk meredam gejolak. BI memang bisa menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan, tetapi dampaknya seringkali lambat terasa di masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah perlu turun tangan melalui kebijakan fiskal dengan menyalurkan subsidi pangan, memperkuat distribusi logistik, atau memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran. Kombinasi ini akan lebih efektif dalam menahan inflasi, sekaligus melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan. Dengan kata lain, menjaga stabilitas harga bukan hanya urusan angka di laporan statistik, tetapi juga menyangkut dapur rumah tangga yang harus tetap berasap.

Begitu pula dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Ketika aktivitas dunia usaha lesu dan konsumsi masyarakat melemah, pemerintah bisa meningkatkan belanja untuk proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur hijau atau digitalisasi layanan publik. Langkah ini akan menyerap tenaga kerja dan memutar roda ekonomi. Pada saat yang sama, BI dapat menurunkan suku bunga agar biaya kredit lebih murah, sehingga sektor swasta terdorong berinvestasi. Kombinasi fiskal dan moneter inilah yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi, dibandingkan hanya mengandalkan salah satu instrumen. Pengalaman selama pandemi COVID-19 membuktikan, tanpa koordinasi keduanya, sulit bagi Indonesia untuk keluar dari krisis dengan cepat dan relatif stabil dibandingkan banyak negara lain.

Selain itu, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah juga membutuhkan sinergi yang erat. Investor asing akan menilai kesehatan fundamental ekonomi Indonesia tidak hanya dari kebijakan BI, tetapi juga dari bagaimana pemerintah mengelola APBN dan utang negara. Jika kebijakan fiskal terlalu ekspansif tanpa perhitungan, defisit yang melebar bisa menurunkan kepercayaan pasar, dan ujungnya menekan rupiah. Sebaliknya, pengelolaan fiskal yang hati-hati akan memperkuat posisi BI dalam menjaga stabilitas moneter. Dengan demikian, kredibilitas fiskal dan moneter menjadi dua pilar yang saling menopang. Indonesia perlu menunjukkan kepada dunia bahwa pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak hanya cepat, tetapi juga sehat dan berkelanjutan.

Namun, tantangan ke depan semakin kompleks. Globalisasi membuat guncangan di satu negara dengan cepat merembet ke negara lain. Lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik, atau perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat, bisa langsung berdampak pada perekonomian Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi antara pemerintah dan BI harus lebih dinamis dan adaptif. Kebijakan fiskal tidak boleh kaku dengan prosedur birokrasi yang panjang, sementara kebijakan moneter tidak bisa hanya terpaku pada angka inflasi semata. Keduanya harus menyesuaikan strategi dengan cepat, tanpa kehilangan arah dalam menjaga stabilitas jangka panjang.

Pada akhirnya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter adalah fondasi penting bagi masa depan ekonomi Indonesia. Bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan atau inflasi, tetapi juga memastikan pembangunan berlangsung inklusif dan adil. Dengan koordinasi yang kuat, komunikasi yang transparan, serta keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi tantangan global sekaligus mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama. Strategi ganda ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Dan hanya dengan langkah yang terkoordinasi, Indonesia dapat melangkah mantap menuju ekonomi yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.