Belanja Negara sebagai Motor Pertumbuhan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah jantung kebijakan fiskal Indonesia. Ia bukan sekadar tabel angka, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, seberapa besar pun anggaran yang dialokasikan, dampaknya akan berkurang jika penyerapan anggaran berjalan lambat atau tidak tepat sasaran. Di sinilah letak penting percepatan penyerapan anggaran, menjadi kunci agar dana publik benar-benar bekerja untuk masyarakat.
Belanja pemerintah memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang langsung menyentuh perekonomian. Berbagai proyek pemerintah dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan belanja barang dan jasa sehingga menghidupkan industri, bahkan menjaga daya beli rumah tangga melalui program perlindungan sosial. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara memicu putaran aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan konsumsi yang membuat produksi barang dan jasa bergairah. Semua itu pada akhirnya akan kembali lagi pada negara melalui pajak yang mengalir ke kas negara.
Ketika krisis menekan permintaan global, belanja negara terbukti menjadi bantalan pertumbuhan. APBN kerap disebut menjadi shock absorber. Namun, manfaat itu tak akan optimal jika anggaran tak terserap sebagaimana mestinya. Keterlambatan penyerapan anggaran ibarat rem tangan yang menahan laju pertumbuhan. APBN yang harusnya digelontorkan kepada masyarakat justru malah tertahan di kas negara. Oleh karena itu, percepatan penyerapan bukan sekadar target administratif, melainkan prasyarat untuk menjaga momentum ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Percepatan penyerapan anggaran sering kali seolah menjadi pekerjaan rumah Kementerian Keuangan semata. Padahal, tanggung jawabnya jauh lebih luas. Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, bahkan DPR sebagai pembuat undang-undang memiliki peran penting. Kementerian Keuangan menjalankan fungsi sebagai Chief Financial Officer (CFO), Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menjalankan fungsi sebagai Chief Operating Officer (COO), dan DPR/DPRD sebagai lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan. Semua itu saling terhubung dan tidak terlepas dalam setiap siklus anggaran, termasuk belanja negara.
Percepatan belanja negara tidak semudah membalikan telapak tangan. Masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi di lapangan yang harus dituntaskan. Ibarat benang kusut, untaian benang harus dilepaskan satu persatu agar benang tersebut dapat menjadi lurus seperti sedia kala.
Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan mulai dari digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa, penyederhanaan birokrasi, hingga pembentukan forum koordinasi pusat dan daerah yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan sejati menuntut komitmen lintas lembaga. Sinergi dan koordinasi menjadi kunci penting. Kementerian teknis wajib menjalankan berbagai proyek secara matang agar belanja tak menumpuk di akhir tahun. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan dokumen teknis, perizinan, dan pengadaan jauh sebelum tahun anggaran dimulai. DPR/DPRD perlu mengawal pembahasan anggaran lebih intens dan lebih fokus pada kualitas belanja.
Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha memiliki peran tak kalah penting. Transparansi realisasi anggaran yang dibuka Kementerian Keuangan melalui laporan berbagai media harus dimanfaatkan masyarakat untuk mengawasi. Pengawasan independen dan partisipasi masyarakat akan menekan potensi penyimpangan sekaligus memberi masukan agar belanja lebih tepat sasaran dan akuntabel. Dengan begitu, percepatan serapan anggaran bukan hanya agenda pemerintah, melainkan gerakan nasional.
Dampak Positif dan Prospek ke Depan
Percepatan penyerapan anggaran yang konsisten akan menghasilkan dampak ekonomi yang besar. Konsumsi pemerintah yang meningkat mendorong pertumbuhan PDB dan memberikan sinyal positif bagi investor. Infrastruktur yang dibangun tepat waktu menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing industri nasional. Program perlindungan sosial yang cepat dan akurat menjaga daya beli serta memperkuat ketahanan sosial.
