Pentingnya Penyerapan Anggaran Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Negara sebagai Motor Pertumbuhan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah jantung kebijakan fiskal Indonesia. Ia bukan sekadar tabel angka, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, seberapa besar pun anggaran yang dialokasikan, dampaknya akan berkurang jika penyerapan anggaran berjalan lambat atau tidak tepat sasaran. Di sinilah letak penting percepatan penyerapan anggaran, menjadi kunci agar dana publik benar-benar bekerja untuk masyarakat.

Belanja pemerintah memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang langsung menyentuh perekonomian. Berbagai proyek pemerintah dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan belanja barang dan jasa sehingga menghidupkan industri, bahkan menjaga daya beli rumah tangga melalui program perlindungan sosial. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara memicu putaran aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan konsumsi yang membuat produksi barang dan jasa bergairah. Semua itu pada akhirnya akan kembali lagi pada negara melalui pajak yang mengalir ke kas negara.

Ketika krisis menekan permintaan global, belanja negara terbukti menjadi bantalan pertumbuhan. APBN kerap disebut menjadi shock absorber. Namun, manfaat itu tak akan optimal jika anggaran tak terserap sebagaimana mestinya. Keterlambatan penyerapan anggaran ibarat rem tangan yang menahan laju pertumbuhan. APBN yang harusnya digelontorkan kepada masyarakat justru malah tertahan di kas negara. Oleh karena itu, percepatan penyerapan bukan sekadar target administratif, melainkan prasyarat untuk menjaga momentum ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Percepatan penyerapan anggaran sering kali seolah menjadi pekerjaan rumah Kementerian Keuangan semata. Padahal, tanggung jawabnya jauh lebih luas. Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, bahkan DPR sebagai pembuat undang-undang memiliki peran penting. Kementerian Keuangan menjalankan fungsi sebagai Chief Financial Officer (CFO), Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah menjalankan fungsi sebagai Chief Operating Officer (COO), dan DPR/DPRD sebagai lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan. Semua itu saling terhubung dan tidak terlepas dalam setiap siklus anggaran, termasuk belanja negara.

Percepatan belanja negara tidak semudah membalikan telapak tangan. Masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi di lapangan yang harus dituntaskan. Ibarat benang kusut, untaian benang harus dilepaskan satu persatu agar benang tersebut dapat menjadi lurus seperti sedia kala.

Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan mulai dari digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa, penyederhanaan birokrasi, hingga pembentukan forum koordinasi pusat dan daerah yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan sejati menuntut komitmen lintas lembaga. Sinergi dan koordinasi menjadi kunci penting. Kementerian teknis wajib menjalankan berbagai proyek secara matang agar belanja tak menumpuk di akhir tahun. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan dokumen teknis, perizinan, dan pengadaan jauh sebelum tahun anggaran dimulai. DPR/DPRD perlu mengawal pembahasan anggaran lebih intens dan lebih fokus pada kualitas belanja.

Selain itu, masyarakat dan pelaku usaha memiliki peran tak kalah penting. Transparansi realisasi anggaran yang dibuka Kementerian Keuangan melalui laporan berbagai media harus dimanfaatkan masyarakat untuk mengawasi. Pengawasan independen dan partisipasi masyarakat akan menekan potensi penyimpangan sekaligus memberi masukan agar belanja lebih tepat sasaran dan akuntabel. Dengan begitu, percepatan serapan anggaran bukan hanya agenda pemerintah, melainkan gerakan nasional.

Dampak Positif dan Prospek ke Depan

Percepatan penyerapan anggaran yang konsisten akan menghasilkan dampak ekonomi yang besar. Konsumsi pemerintah yang meningkat mendorong pertumbuhan PDB dan memberikan sinyal positif bagi investor. Infrastruktur yang dibangun tepat waktu menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing industri nasional. Program perlindungan sosial yang cepat dan akurat menjaga daya beli serta memperkuat ketahanan sosial.

Kita patut belajar dari pengalaman “year-end rush”, fenomena belanja yang menumpuk di akhir tahun. Pola ini menimbulkan risiko inflasi dan menurunkan kualitas belanja. Uang digelontorkan terfokus pada akhir tahun anggaran. Perencanaan yang matang sejak awal, didukung disiplin eksekusi oleh seluruh K/L dan pemerintah daerah, adalah solusi jangka panjang. Realokasi anggaran yang fleksibel juga harus terus dimanfaatkan, sehingga dana yang berpotensi tak terserap dapat dialihkan ke program yang lebih siap dan membutuhkan dana lebih.

Langkah-langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan seperti transparansi data dan penguatan koordinasi, telah memberi sinyal positif bagi pelaku pasar. Namun, dukungan penuh dari K/L, pemerintah daerah, dan DPR/DPRD tetap mutlak agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi slogan tahunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau pelaksanaan anggaran akan memperkuat akuntabilitas, menciptakan tekanan positif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat.

Ke depan, percepatan penyerapan anggaran harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Tidak cukup hanya mengejar persentase realisasi, melainkan lebih penting adalah memastikan setiap rupiah menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial yang maksimal. Pemerintah perlu terus mendorong inovasi digital dan tata kelola yang adaptif, sementara DPR/DPRD sebagai representasi dari masyarakat harus terus mengawal setiap tahapan agar percepatan yang dilaukan tanpa mengorbankan kualitas.

APBN adalah amanah rakyat. Setiap rupiah pajak yang dipungut harus kembali dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan. Percepatan penyerapan anggaran adalah kunci agar amanah tersebut terwujud, sekaligus sinyal bahwa negara hadir secara nyata. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, belanja negara dapat menjadi mesin pertumbuhan yang tangguh dan berkelanjutan.

Ketidakpastian ekonomi global justru menjadi alasan untuk lebih berani mempercepat penyerapan anggaran sebagai penggerak ekonomi nasional. Bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat harus menjadikan percepatan penyerapan anggaran sebagai agenda bersama. Hanya dengan cara itulah APBN akan benar-benar menjadi instrumen yang menggerakkan Indonesia menuju kemakmuran sesuai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945.