Di Batavia, sastrawan-sastrawan Minang sedang riuh-rendahnya memikirkan, merenungkan, mengolok-olok, atau merumuskan kebudayaan modern. (Pamusuk Eneste, Leksikon Kesusasteraan Indonesia Modern, edisi baru, cetakan ke-3, Djambatan, Jakarta, 1990, halaman xii-xiv).
Padang, Medan dan Jakarta adalah segitiga pertumbuhan pengetahuan dan kebudayaan dalam skala massif, dengan lingua franca Melayu yang egaliter.
Sementara, Belanda sedang mengalami pendinginan arah invasi teritorial, setelah lelah menghadapi perjuangan rakyat Aceh yang baru berakhir tahun 1904. Dalam tingkat global, Jepang baru saja mengalahkan Rusia dalam perang tahun 1905. Kekalahan Rusia adalah awal kebangkitan Asia atas dominasi bangsa-bangsa kulit putih Eropa. Dunia Eropa-Amerika juga sedang bergejolak dengan Perang Dunia Pertama dan dilanjutkan dengan Perang Dunia Kedua.
Nasionalisme dan demokrasiÂ
Hatta adalah tipikal manusia yang berjalan lurus. Satu pepatah Minang mungkin hidup dalam dirinya, sejauh-jauhnya terbang bangau, pasti kembali ke kubangan. Sekalipun terkenal sebagai orang yang berpendidikan Belanda dan modern, Hatta tak kehilangan jati dirinya. Ia hanya mengambil apa yang dianggap perlu dari pemikiran, struktur pemerintahan, sampai konsepsi demokrasi dan nasionalisme yang didapatkan dari pengembaraan di Eropa. Hampir keseluruhan rujukannya dapat dipulangkan ke Nagari asal, sekaligus kontra interpretasinya.
Dari Nagari, Hatta menemukan prototipe dari Indonesia, kebudayaannya, juga bentuk hubungan kekuasaan dalam bingkai demokrasi. Ketika bercerita tentang pasar di Bukittinggi, Hatta menulis, "Pasar dan pekan (pasar-Red) itu teratur baik". Bukan pemerintah setempat yang mengaturnya, melainkan Nagari menurut tradisi. Waktu politik mulai masuk ke daerah Minangkabau sering terdengar perkataan orang di pasar Bukittinggi dengan menunjuk ke rumah Asisten Residen yang tidak jauh dari situ: 'Beliau itu di situ berkuasa, memerintah seluruh Agam, tetapi di sini kita yang kuasa. Ini anak negeri yang punya. Di sini masih berlaku Plakat Panjang, yang sudah dirobek-robek oleh Belanda." (Mohammad Hatta, Memoir, Tintamas, Jakarta, 1979, halaman 4).
Hatta termasuk salah satu pemikir besar Indonesia yang tak memutuskan mata rantai atau tali-temali budaya dari daerah asalnya, termasuk dari dunia pertamanya. Ia tak mengalami sindroma budaya, sebagaimana digambarkan dalam novel Salah Asuhan. Hatta juga bercerita tentang linglungnya orang-orang Indo yang sekapal dengannya ketika sampai di Pelabuhan Rotterdam (Mohammad Hatta, op.cit., halaman 104). Tetapi ia juga tak terjebak dengan simbol-simbol adat, sebagaimana juga tidak dalam posisi anti-asing secara kurang proporsional.
Dalam berpakaian, Hatta malah lebih dikenal dengan pakaian resmi, dan tidak pernah menggunakan pakaian adat. Istri Hatta bahkan menggunakan kebaya dan tidak menggunakan kerudung yang tertutup ketika menikah tanggal 18 November 1945, sebagai tanda ia bukanlah orang yang terjebak dengan simbol-simbol agama. Hatta tak punya dan tak memakai gelar Datuk (penghulu).
Ia mengaku lupa nama suku ibunya, padahal suku penting bagi orang Minang, mungkin juga sebagai penghormatan kepada ayah tirinya Mas Agus Haji Ning yang merupakan keturunan ketujuh dari Pangeran Sidang Bajak, atau bisa jadi sebagai kritikan atas adat istiadat yang tak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Keadaan ini sangat berbeda dengan Orde Baru, ketika Minang mengalami Golkarisasi dan feodalisasi, yang terlihat dari penggunaan gelar Datuk oleh hampir seluruh pejabat di Minang, bahkan juga turut dilekatkan kepada pejabat di luar Minang.
Dalam demokrasi, Hatta malah pernah berpolemik tajam dengan seorang penulis yang menyebut nama "Si Rakyat" yang menulis di majalah Persatoean Indonesia. "Si Rakyat" mengkritik penggunaan nama Volkssouvereiniteit sebagai bahasa Belanda dan menyimpulkan demokrasi Indonesia sebagai barang impor. Hatta membalas: "...perkataan 'demokrasi' yang dipakai oleh Si Rakyat tidak asli. Perkataan itu juga import!....Partai-partai Indonesia disuruh memakai semboyan 'Demokrasi Indonesia'... "Sebagai contoh disebutnya pengertian demokrasi di Minangkabau: Sepakat. .... ia mengutip suatu pepatah Minangkabau, yaitu: 'Kemenakan beraja (tunduk seperti diperintah raja-Red) ke mamak, mamak beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat'. Mufakat siapa? Bukan mufakat rakyat, melainkan mufakat penghulu saja. ... sudah banyak benar sekarang jumlah kemenakan yang tiada mau lagi 'beraja' ke mamak dan penghulu...." (Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1976, cet. 2, halaman 123-129)
Inilah kritik Hatta atas model "permufakatan" adat yang esensinya tidak melibatkan masyarakat. Idealisasi Hatta atas adat Minang dalam sejumlah hal justru bertentangan dengan pemahaman orang banyak.
