Humanitas dan Pajak sebagai Tindakan Sosial
Konsep humanitas yang berkembang dari Paideia menekankan bahwa manusia sejati adalah yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosialnya. Dalam konteks ini, membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi panggilan moral. Manusia yang tercerahkan (enlightened) akan memahami bahwa pajak adalah bentuk solidaritas dan etika publik.
Dengan pendekatan Paideia, perpajakan bisa ditransformasikan dari sekadar kewajiban legal menjadi budaya warga negara. Pendidikan pajak tidak hanya mengajarkan cara menghitung dan membayar pajak, tetapi membentuk orientasi nilai dan tanggung jawab kolektif. Inilah yang menjadi misi besar dari pendidikan karakter perpajakan.
Paideia dan Pemikiran Ki Hadjar Dewantara: Titik Temu
Ada irisan yang kuat antara konsep Paideia dan pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara. Keduanya menempatkan manusia sebagai subjek pendidikan yang utuh tidak hanya dilatih keterampilan, tetapi dibentuk jiwanya. Paideia menekankan "arete" (keutamaan), Ki Hadjar menekankan pada "memayu hayuning bawana" (memperindah dunia).
Keduanya juga sepakat bahwa pendidikan harus dimulai dari keteladanan. Dalam Paideia, pendidik adalah orang yang sudah keluar dari gua dan kembali membimbing. Dalam sistem among, guru adalah yang "ing ngarsa sung tuladha." Kesadaran pajak hanya bisa tumbuh jika pemimpinnya memberi contoh dan mendampingi rakyat dengan kasih.
Dengan demikian, pendidikan perpajakan berbasis Paideia dan Ki Hadjar bukan sekadar instrumen teknis, melainkan gerakan kebudayaan. Pajak tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi bagian dari identitas kebangsaan dan kemanusiaan.
Mimesis: Peniruan dan Pembiasaan
Dalam pendidikan klasik, salah satu metode utama adalah mimesis---peniruan terhadap teladan atau nilai-nilai luhur. Hal ini sejalan dengan pendekatan Ki Hadjar yang menekankan pentingnya pembiasaan, keteladanan, dan internalisasi nilai. Dalam konteks perpajakan, pendekatan mimesis berarti bahwa wajib pajak belajar dari contoh---baik dari pemimpin, aparat pajak, maupun sesama warga.
Ketika pejabat negara transparan dan taat pajak, masyarakat akan menirunya. Ketika guru dan orang tua menjelaskan manfaat pajak dengan jujur dan terbuka, anak-anak akan terbiasa dan menghargai peran pajak. Inilah peran mimesis dalam membentuk habitus perpajakan.
BAGIAN V. MANAJEMEN PERPAJAKAN DAN STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER PAJAK
