Pendidikan karakter perpajakan dapat diintegrasikan secara nasional melalui pendekatan multi-sektoral:
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menetapkan kurikulum wajib tentang etika dan fungsi pajak, dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah.
- Kementerian Keuangan/DJP dapat memperkuat fungsi edukasi melalui konten digital, kunjungan ke sekolah, dan pembentukan duta pajak muda.
- Lembaga Pendidikan Tinggi harus menjadikan pajak sebagai bagian dari mata kuliah kewarganegaraan dan karakter bangsa, bukan hanya teknis fiskal.
- Media dan Industri Kreatif dapat menyampaikan pesan edukatif melalui film, komik, infografik, dan video viral di media sosial.
Peran Tri Sentra Pendidikan
Dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara, pendidikan harus dilaksanakan secara holistik melalui tiga pusat: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks perpajakan, hal ini dapat diterapkan sebagai berikut:
- Keluarga: Orang tua memberi teladan perilaku jujur, termasuk soal kewajiban pajak. Diskusi ringan tentang pajak dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti belanja dan penghasilan bisa ditanamkan sejak dini.
- Sekolah: Guru menyampaikan nilai tanggung jawab melalui simulasi, permainan, dan projek siswa yang melibatkan pemahaman pajak.
- Masyarakat: Tokoh masyarakat dan pemuka agama memberikan ceramah atau diskusi yang mengaitkan pajak dengan ajaran moral dan agama.
Dengan kolaborasi tri sentra pendidikan ini, nilai-nilai pajak akan lebih mudah menyatu dalam kehidupan warga negara.
Menjadi Bangsa Mandiri Melalui Pajak
Pendidikan karakter pajak sejalan dengan semangat kemandirian bangsa. Negara yang kuat adalah negara yang mampu membiayai dirinya sendiri melalui kontribusi rakyatnya. Ketika masyarakat sadar bahwa pajak adalah bagian dari perjuangan kolektif, maka ketergantungan pada utang luar negeri dapat berkurang. Dengan kata lain, pajak adalah bentuk gotong royong dalam skala nasional.
Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang memerdekakan. Dalam konteks pajak, ini berarti membentuk warga negara yang merdeka secara pemikiran dan bertindak, yang sadar dan rela berkontribusi untuk tanah airnya. Pendidikan karakter perpajakan menjadi kunci menuju hal tersebut.
BAGIAN VII. KESIMPULAN
Tulisan ini mengangkat urgensi membangun habitus perpajakan di Indonesia melalui pendekatan trans-substansi pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Pendekatan ini menekankan pentingnya nilai-nilai pendidikan karakter, filosofi kebudayaan, dan keteladanan dalam membentuk warga negara yang sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Ki Hadjar Dewantara memberikan landasan filosofis yang sangat relevan untuk merekonstruksi sistem edukasi perpajakan di Indonesia. Melalui Panca Darma, sistem among, dan prinsip Ing Ngarsa, Ing Madya, dan Tut Wuri, beliau telah menunjukkan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang memerdekakan jiwa dan membentuk kepribadian luhur. Nilai-nilai ini sangat penting dalam konteks perpajakan, di mana ketaatan hukum perlu ditopang oleh kesadaran moral dan nasionalisme.
Konsep Paideia yang diadaptasi dari pemikiran Plato turut memperkuat bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer informasi, tetapi transformasi diri. Dalam konteks ini, edukasi pajak tidak cukup berhenti pada aspek teknis atau administratif, melainkan harus menjadi proses kebudayaan yang menyentuh seluruh dimensi manusia: kognitif, afektif, dan konatif.
