Dengan nilai Rp16,23 triliun, program ini didesain tidak hanya untuk mendorong konsumsi jangka pendek, tetapi juga memperluas daya serap tenaga kerja dan memperkuat fondasi sosial.
Delapan inisiatif utama berfokus pada penguatan daya beli masyarakat, antara lain diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojol.
Juga  bantuan pangan 10 kg beras bagi 18,3 juta keluarga, hingga pembebasan PPh 21 bagi pekerja sektor pariwisata.
Program ini menyasar kelompok rentan sekaligus sektor yang paling terdampak.
Empat program diperpanjang hingga 2026, memberi kepastian bagi UMKM dan pekerja industri padat karya agar tetap mendapat insentif.
Sementara lima program unggulan diarahkan ke penciptaan lapangan kerja masif---dari koperasi desa, kampung nelayan, revitalisasi tambak, modernisasi kapal, hingga perkebunan rakyat.
Esensi paket ini menyalurkan anggaran negara secara optimal tanpa memperlebar defisit APBN.
Harapannya, efek berantai dari konsumsi, investasi, dan tenaga kerja baru akan memperkuat pertumbuhan PDB menuju target 5,2 persen pada akhir 2025.
Ini bukan sekadar stimulus, melainkan strategi memperkokoh kontrak sosial: negara hadir untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya.
-000-
Respon pemerintah Prabowo sudah sangat cepat dan menolong. Namun perubahan lebih substansial dapat dikerjakan lebih radikal lagi jika kita membaca buku Thomas Piketty: Capital in the Twenty-First Century. Persoalan sesungguhnya adalah ketimpangan struktural.
