Hukum di Indonesia belum menjangkau perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online terlebih perempuan sebagai kelompok rentan.
Jakarta, -- Wakil Ketua Umum DPP AMPI sekaligus Ketua PP AMPG, Steven Izaac Isakota, menyambut baik dorongan dari politisi senior Firman Soebagyo agar
Dan ... booommm ... revisi selesai, perbaikan rampung, UU jadi lebih sempurna,
Jakarta, -- Wakil Ketua Umum DPP AMPI dan Ketua PP AMPG, Steven Izaac Risakotta, menyambut usulan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin,
Diskusi tentang pengadilan dan undang-undang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Perubahan Keempat UU BUMN menjadi UU BP BUMN pada tahun 2025. Pengesahan ini dinilai sebagai
Semoga bermanfaat
UU Perampasan Aset lahir dengan tujuan mulia: mengembalikan harta negara yang dicuri dan menegakkan keadilan.
Opini ini membahas dampak Undang-Undang Minerba yang dinilai merugikan masyarakat.
Anggota DPR khawatir UU Perampasan Aset dijadikan alat kekuasaan dan kriminalisasi. Benarkah?
Reformasi pajak tidak hanya soal regulasi, melainkan juga perbaikan tata kelola, penindakan terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan
Di atas kertas, UU No. 13/2003 menjamin hak buruh. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Dari kontrak kerja, mogok, hingga PHK massal, kisah buruh
orang tolol sedunia, katanya sih begitu. haduh haduh.
Jambi, 28 Agustus 2025 -- Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Rina Siregar, melaksanakan pendampingan t
Data kita amankah? Monopoli digital mengancam? Simak analisis mendalam soal UU PDP, peran KPPU, dan perang lawan kejahatan siber.
UU Cipta Kerja, yang disahkan melalui mekanisme omnibus law, menjadi tonggak reformasi regulasi terbesar di Indonesia dengan tujuan mendorong investas
Transfer Data ke AS Tetap Aman: Pemerintah Tegaskan Kepatuhan terhadap UU PDP
Latar BelakangPemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law
UU Cipta Kerja mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara elite dan rakyat, serta krisis demokrasi akibat proses legislasi yang tertutup dan represif.
Salah satu kelemahan paling mendasar dalam implementasi UU PDP adalah belum terbentuknya Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) .
