apa yang akan terjadi saat militer berkuasa?
Hukum tanpa HAM hanyalah kekuasaan, dan HAM tanpa hukum hanyalah slogan. Penegakan hukum yang berlandaskan HAM adalah kunci menghadirkan keadilan nyat
Indonesia masih memiliki masalah dalam menyediakan sarana transportasi publik.
Di negeri ini, kritik sering dianggap racun. Padahal kalau diolah dengan benar, kritik adalah vitamin yang menyelamatkan bangsa.
Tragedi Tanjung Priok 1984 adalah luka September Hitam yang tak pernah kering—saat negara menembaki rakyatnya, meninggalkan jejak trauma sejarah.
Jalur Neraka Parung Panjang. Cermin tarik - menarik kepentingan. Solusi Permanen pun tak kunjung diwujudkan.
Aktivis HAM, Munir, wafat karena dibunuh pada 7 September 2004. Sikap nasionalismenya justru menjadi salah satu faktor tewasnya sang aktivis.
Kebenaran itu tidak akan pernah mati, hari ini kita tahu, bahwa kebenaran itu memang masih hidup, MESKIPUN TERTATIH!!
Karena ketika suara rakyat terlihat dengan penuh martabat, maka sejarah pun akan mencatat bahwa kita pernah memilih untuk peduli.
Tragedi demo DPR 2025 dan tewasnya Affan memicu tanya: hukum masih berdaulat, atau Indonesia kian terjerumus dalam negara kekuasaan?
Moral adalah fondasi bangsa. Menanamkannya pada generasi muda berarti menyiapkan masa depan yang adil, beradab, dan penuh kemanusiaan.
Refleksi Historis dan Prospek Penegakan HAM dalam Delapan Dekade Indonesia Merdeka
Makassar - Semangat kemerdekaan mengalir di sepanjang rute Jalan Pendidikan -- A.P. Pettarani -- Sultan Alauddin. Ratusan pegawai dan Dharma Wanita Ka
Tahun 1982-an preman/gali merajalela. Korban kriminalitas mereka juga banyak. Tetapi yang dibela pendekar HAM hanya gali korban penembakan misterius.
MBDK memberikan dampak buruk berbahaya bagi hidup anak Indonesia. Industri MBDK harus ikut bertanggung jawab.
Kemerdekaan RI KE 80
Sekolah untuk semua, benarkah? Realitanya masih banyak sekolah yang tidak membuka kelas inklusi karena beberapa hal. Berikut solusinya.
Memperjuangkan hak anak atas pangan sehat tidak bisa hanya dibebankan pada ibu atau keluarga semata, melainkan kewajiban kita bersama.
Apakah Satria Arta pantas didepak dari kewarganegaraan karena tak tahu aturan? Prabowo dihadapkan pada dilema antara hukum dan sisi kemanusiaan.
Satria Kumbara minta pulang. Hukum memang tegas, tapi bukankah negara besar selalu memberi ruang bagi rakyatnya untuk pulang?
