Darurat Militer dan Keruntuhan Kedaulatan Rakyat

Dampak Mengerikan

Dalam kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 terdapat satu isu yang ramai diperbincangkan yakni "Darurat Militer" banyak Influencer yang menyuarakan, salah satu yang paling menjadi sorotan adalah Ferry Irwandi. 

Ia menyerukan agar darurat militer tidak terjadi sebelumnya Pendiri Malaka Project ini juga aktif bersuara, terkait demonstrasi DPR yang berujung kerusuhan dan mengkritik pejabat publik yang sombong. 

Lalu sebenarnya apa itu Darurat Militer?, singkatnya ini adalah kondisi ketika militer mengambil alih kendali pemerintahan dan fungsi sipil suatu negara. 

Hal ini seringkali terjadi saat negara menghadapi ancaman serius, seperti perang, pemberontakan, atau bencana alam, penerapan darurat militer seringkali menimbulkan dampak yang sangat mengerikan bagi masyarakat. 

Mengutip dari Amnesty International, darurat militer seringkali membatasi atau bahkan menghapus hak-hak dasar warga negara. 

Kebebasan berbicara, berkumpul, dan pers dibatasi secara ketat bahkan pihak militer dapat melakukan penangkapan sewenang-wenang, kekuasaan militer yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia. 

Penangkapan tanpa surat perintah, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan di luar hukum dapat terjadi, hak-hak tersangka dalam proses hukum diabaikan dan pengadilan militer mengadili warga sipil. 

Dalam artikel berjudul, "Five things to know about Martial Law in the Philippines" itu dijelaskan pada tahun 1972. 

Presiden Ferdinand Marcos memberlakukan darurat militer di Filipina selama sembilan tahun, selama periode ini (1972-1981) Amnesty International mencatat ribuan kasus penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan.