Sri Rahayu lebih jauh menyampaikan pesan bahwa untuk ikut membangun negeri kita tercinta
Sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum dilakukan amandemen dijelaskan secara terinci dan sistematis dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
PPDP tersebut bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip perlindungan data pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran data priba
Wacana pembubaran BNN pada dasarnya tidak hanya mencuat tanggal 18 Maret yang lalu saat Komisi III DPR raker dengan BNN pada tahun ini.
Rapat paripurna DPR (23/3/21) telah mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan
Indonesia tidak terkecuali. Wajah politik Indonesia dibangun dan dibentuk sedemikian rupa dengan cara pandang budaya patriarki, menyatakan ketidakpant
Ada tiga jenis manusia dalam berpolitik
Beberapa RUU yang disuarakan masyarakat kini masuk dalam prolegnas.
Pemerintah demokrasi harus seimbang antara legislatif dan eksekutif sehingga legislatif sebagai komune bertanggung jawab atas sebagian besar layanan p
Jika DPR atau Komnas HAM berada diluar garis kasus MRS ikut campur, terlebih membentuk panja atau panitia kerja, mudahlah kita duga: Panja itu pansos.
komisi III DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2020-2021 melakukan kegiatan kerja reses di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Bahkan independennya Presidenpun, kadang kala dapat diintervensi. Apalagi hanya sekelas KPK dan MK. Mudah sekali diatur.
Kecenderungan wakil rakyat memang kurang mandiri. Mereka dibatasi keperluan partai politik. Dalam menyampaikan pendapat juga ala kadarnya.
Revisi UU ITE pasal 27, 28, dan 29 yang menurut banyak pendapat merupakan pasar karet yang ada di dalam UU ITE
wakil rakyat, cita-cita wakil rakyat, gedung dpr indonesia, politik, partai politik
Pejabat asing, WNA pejabat, bupati NTT, bupati WNA
humor, humor kompasiana, humor di kompasiana, contoh humor, humor adalah
Partai Demokrat, AHY, Susilo Bambang Yudhoyono, kudeta partai demokrat, nasib partai demokrat
Nada frustasi jelas terbaca saat Presiden kita Joko Widodo mengatakan di video-nya yang diunggah hari Minggu 31 Januari 2021 di kanal Youtube Sekretar
Eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) akan dicabut ataupun kehilangan hak politiknya untuk memilih dan dipilih serta
