DPR 2024 Lebih Bapuk Dibanding DPR 1997
Stabilitas nasional merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan kehidupan demokratis yang sehat. Dalam konteks ini, seruan "
Sayangnya, kebijakan yang ditetapkan DPR, agaknya semakin membebankan para aparat.
Ketika sebuah RUU disahkan, harapan dan kekhawatiran lahir bersamaan. Apakah ini langkah maju? Atau sinyal pergeseran arah yang harus kita waspadai?
Demo #IndonesiaGelap Hanya Provokasi, Jangan Jadikan Gedung DPR Panggung Adu Domba
Parlemen makin jadi panggung drama. Dari anggota yang tak bisa bicara, sampai pernyataan blunder. Rakyat butuh representasi, bukan aktor.
Parlemen kerap mengaku pembela HAM. Tapi bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Artikel ini mengurai celah antara janji dan bukti.
Jika kekuasaan eksekutif kian dominan, parlemen melemah. Apakah sistem presidensial kita masih mampu menjaga demokrasi tetap sehat dan seimbang?
Dari Volksraad ke parlemen demokratis: telusuri jejak historis lembaga perwakilan rakyat Indonesia dalam lintasan konstitusi.
RUU Perampasan Aset menawarkan harapan besar dalam pemberantasan kejahatan dan pengembalian kerugian negara, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.
APBN 2025 telah ditetapkan, tapi mampukah DPR memastikan anggaran tepat sasaran? Efisiensi anggaran vs kesejahteraan rakyat,siapakah yang diuntungkan?
Akankah DPR benar-benar mengawasi kebijakan pemerintah dengan kritis, atau justru sekadar jadi pendukung tanpa sikap tegas? Simak analisisnya di sini!
Revisi UU TNI yang baru ini disahkan oleh DPR, apakah bentuk modernisasi militer atau justru melemahkan Demokrasi bangsa ini?
Dewan Perwakilan Rakyat menjadi salah satu lembaga negara yang kedudukannya disebutkan didalam UUD 1945. berdasarkan UUD 1945 tersebut menempatkan DPR
Ribuan korban robot trading net89 stres uang ratusan juta tak kunjung kembali
“Negara akan aman jika para elite tidak duduk secara bersama melainkan saling bunuh dalam istana”
Pertanyaannya, apakah tanpa perhatian publik dan viral di media sosial, kasus ini akan tetap mendapatkan penyelesaian yang adil? Ataukah akan dibiarka
Peran Restorative Justice dalam Kasus Penghinan Presiden
Dalam situasi di mana DPR kehilangan peran kritisnya dan semakin tunduk pada kepentingan eksekutif, rakyat tidak boleh berdiam diri.
DPR sebagai perwakilan rakyat dan pengawas pemerintah kembali diuji. RUU TNI mengancam kebebasan media massa independen dalam