Ribuan orang dari berbagai latar belakang, pemuda, mahasiswa, tokoh agama, sampai budayawan, berjalan bersama dari Tugu Proklamasi menuju Istana Negara. Bendera-bendera kecil berkibar, spanduk bertuliskan "Satu Bangsa, Satu Suara" terangkat tinggi, dan lantunan doa dari berbagai agama terdengar bersahut-sahutan. Tidak ada teriakan penuh amarah, tidak ada lemparan batu, hanya langkah yang mantap, suara yang kompak, dan wajah penuh harap. Inilah potret yang diharapkan hadir pada aksi damai 15 September 2025 di Jakarta, sebuah momen ketika rakyat mencoba menyampaikan keresahan tanpa kekerasan.
Aksi damai 15 September 2025 di Jakarta usung tema persatuan, tuntut penguatan Kompolnas, pembahasan RUU, dan supremasi sipil tanpa kekerasan. - Tiyarman Gulo
Kenapa Gelombang Aksi Ini Terjadi?
Sejak akhir Agustus 2025, Jakarta seperti tidak pernah sepi dari suara protes. Jalanan ibukota berkali-kali dipenuhi massa yang turun ke jalan, menyuarakan keluh kesah soal naiknya biaya hidup, dugaan pelanggaran HAM, hingga kekecewaan pada kinerja aparat dan wakil rakyat.
Pemicunya macam-macam. Ada yang resah dengan harga kebutuhan pokok yang melambung, ada yang marah karena kasus-kasus kekerasan aparat, ada juga yang khawatir soal pembahasan undang-undang baru yang dianggap mengancam kebebasan sipil. Semua keresahan itu berkumpul jadi satu, lalu meledak dalam bentuk demonstrasi.
Tapi menariknya, meski ada bentrokan kecil pada aksi 28 Agustus, sampai gas air mata harus dilepaskan, para inisiator tidak menyerah. Justru mereka makin solid, dan memilih jalan damai untuk aksi berikutnya.
Rencana Aksi 15 September
Tema besar aksi kali ini adalah "Satu Bangsa, Satu Suara, Indonesia Damai."
Bukan hanya sekadar slogan, tapi sebuah ajakan, bahwa perbedaan suara tidak harus berujung bentrok, melainkan bisa disampaikan lewat cara yang santun.
- Titik kumpul utama, Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
- Waktu mulai, pukul 09.00 WIB.
- Rute long march, Dari Tugu Proklamasi Istana Negara.
- Aksi paralel, sekitar pukul 11.00 WIB di depan Gedung DPR RI, Senayan.
Long march ini bukan sekadar jalan kaki bareng, melainkan simbol perjalanan rakyat yang menanggung beban keresahan nasional. Dengan melangkah bersama, para peserta ingin menunjukkan, "Kami satu suara, kami tidak bisa diabaikan."
Selain orasi, akan ada doa lintas agama, diskusi kebangsaan, dan penyerahan petisi ke DPR. Panitia juga menekankan agar semua peserta datang dengan kendaraan umum atau sepeda, supaya Jakarta tidak makin macet.
Tuntutan Utama yang Dibawa
Apa sih yang sebenarnya dituntut? Bukan sekadar teriak-teriak di jalan, para demonstran membawa poin-poin yang jelas,
- Penguatan Kompolnas, bukan tim reformasi Polri baru.
Menurut inisiator, membentuk tim reformasi baru hanya buang-buang waktu. Solusi nyata adalah memperkuat Kompolnas dengan regulasi dan tambahan SDM independen agar lebih efektif mengawasi polisi. - RUU KUHP dan batas kewenangan aparat.
Demonstran mendesak DPR segera membahas RUU KUHP, terutama pasal-pasal yang mengatur kewenangan penyidikan antara kepolisian dan kejaksaan. Tujuannya jelas, mencegah monopoli kekuasaan hukum. - Supremasi sipil.
Ini poin krusial. Banyak yang menilai demokrasi belakangan ini makin terganggu karena campur tangan eksekutif dalam urusan lembaga hukum. Demonstran ingin memastikan bahwa sipil tetap memegang kendali, bukan militer atau aparat bersenjata. - Keadilan untuk korban.
Kasus Affan Kurniawan, driver ojek online yang tewas saat ricuh demo Agustus lalu, menjadi simbol betapa mahalnya harga kebebasan berpendapat di negeri ini. Massa menuntut investigasi serius dan pertanggungjawaban aparat.
Respons Pemerintah dan Tokoh Nasional
Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Pada 11 September, ia bertemu Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana. Pertemuan itu menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama seperti Sinta Nuriyah, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, hingga Lukman Hakim Saifuddin.
Hasilnya? Ada kesepakatan untuk membentuk tim reformasi kepolisian serta tim investigasi independen. Bagi sebagian pihak, ini kabar baik. Tapi bagi para aktivis, langkah ini terasa janggal, karena tuntutan mereka justru memperkuat Kompolnas, bukan bikin tim baru.
Inilah yang membuat aksi 15 September jadi penting. Apakah pemerintah benar-benar mendengar, atau sekadar meredam situasi?
