Rocky Gerung juga menyoroti potensi dampaknya terhadap dinamika politik internal PDIP.
Rapat Paripurna DPR ke-14 masa sidang 2023-2024 resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ)
Mengetahui proses pembentukan undang-undang menjadi penting, karena dengan kita paham bisa mengetahui proses yang di buat benar atau selah.
Laporan Tren Penindakan Korupsi 2022 oleh Indonesia Corruption Watch, salah satu temuan umum yang disorot adanya kerugian negara senilai Rp 42,747 T
RUU Cipta Kerja: Prospek dan Tantangan
Kenapa usulan RUU DKJ0nya menjelang Pilpres 2024 ya, apakah begitu mendesak sekali?.
RUU KUHP disahkan, pasal diskriminatif dihapus, pasal baru ditambahkan.
RUU KUHP: Harapan dan Kekhawatiran
Perlindungan Hak Asasi Manusia: Salah satu perhatian utama terkait RUU KUHP adalah perlindungan hak asasi manusia.
RUU PDP telah disahkan, tapi tantangannya masih banyak.
Hari Tembakau Nusantara, MPTN Tegas Tolak RUU PP Kesehatan Soal Rokok
Asosiasi Pemerintah Desa Desak Pengesahan RUU Desa: Ancaman Demo Besar dan Pemboikotan Pemilu 2024
Adanya Revisi Undang-Undang IKN Resmi Disahkan di Rapat Paripurna DPR
Ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan adalah separuh dunia. Kini, India membuat Undang-undang yang memberi 33% kursi parlemen untuk perempuan
Jakarta bukan lagi 'Ibukota'. Ketahui urgensi dan dampak dari transformasi statusnya menjadi 'Daerah Khusus Jakarta'.
RUU perampasan aset bisa menjadi hal yang positif untuk menimalisir terjadinya tindak pidana, dengan catatan RUU ini tidak menimbulkan kontroversi
Rencana skema DPR part time telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
(Repost Tulisan pribadi di tahun 2008. Atau sekitar 15 tahun yang lalu, di akun Blog pribadi dalam Blospot)Sumber Foto : Http/:National Endowment for&
Tepat pada tahun 2003 sebuah inisiasi muncul dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menjawab masalah kerugian dari korupsi
Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.
