Polemik revisi UU TNI belum usai, kini giliran RUU Polri yang memicu kekhawatiran publik dan perlu dikawal proses legislasinya.
RUU TNI 2025 menuai pro dan kontra. Adaptasi pertahanan atau ancaman demokrasi? Begini tanggapan Panglima TNI dan reaksi masyarakat!
Bagaimana masyarakat sipil melalui inovasi digital mendorong reformasi legislatif? Baca artikel selengkapnya
NAIF rasanya jika kita percaya begitu saja pada kebijakan yang disusun diam-diam, tetapi diklaim bertujuan untuk kebaikan rakyat. Apakah masuk akal?
Pengesahan singkat nan problematik ini banyak mengundang respon masyarakat sipil yang mengidentifikasi adanya indikasi orde baru jilid dua.
Pengesahan RUU TNI 2025 memicu pro-kontra. Apakah langkah ini memperkuat pertahanan atau justru mengancam supremasi sipil? Simak analisis mendalamnya!
Pengesahan RUU TNI 2025 menuai kritik karena dinilai mengancam demokrasi sipil dan membuka jalan bagi kembalinya peran militerisme.
Perubahan UU TNI disahkan! Apa dampaknya bagi supremasi sipil dan strategi pertahanan Indonesia?
Pemerintah itu pelayan rakyat, suara rakyat harusnya lebih didengar dibanding kepentingan mereka
Apakah Indonesia sedang mundur ke era Dwifungsi ABRI? RUU TNI disahkan, supremasi sipil kini terancam.
RUU TNI menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, disamping mendapat kecaman publik revisi UU TNI dinilai menciderai nilai supremasi sipil
Artikel ini menganalisis penyimpangan teori kontrol sipil dalam pengisian jabatan sipil oleh militer aktif dalam suatu negara hukum demokratis
Revisi UU TNI menimbulkan dilema: penguatan pertahanan atau ancaman bagi demokrasi? Supremasi sipil vs. profesionalisme militer, mana yang lebih utama
Artikel ini mengulas kegiatan Pembekalan para Menteri dan Pembantu Presiden di Akmil Magelang
Penunjukan Mayjen TNI Hasanudin sebagai penjabat gubernur Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 5 September 2023 lalu melanggar hukum
