Fantastis tunjangan dpr. Kok bisa?

Oleh Sumisih

Indonesia Carruption Watch ( ICW) melakukan penelusuran terhadap perhitungan anggaran gaji dan tunjangan yang di gelontorkan negara bagi 580 anggota DPR pada tahun ini. Penelusuran ini di lakukan merespon polemik soal nilai anggaran tunjangan perumahan sebesar Rp.50 juta yang di terima setiap anggota DPR setiap bulannya. Berdasarkan temuan ICW, pagu anggaran untuk membayar gaji, tunjangan dan kunjungan kerja anggota DPR sebanyak RP. 1,6 triliun untuk tahun 2025. Nilai ini 32,6 persen dari total anggaran DPR sebanyak 5,6 triliun. 'Setiap bulannya anggota DPR mendapatkan RP. 239 juta" kata kepala Divisi advokasi ICW Egi Primayogha dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Agustus 2025.

Anggota DPR mendapat bermacam - macam tunjangan sehingga pendapatan resmi mereka lebih dari RP. 100 juta tiap bulan. Para pengamat menilai hal ini tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat dan tidak sepadan dengan kinerja DPR  yang tak memuaskan. Gaji anggota dewan yang
 fantastis dan jadi perbincangan yang tercantum di laman Media Nasional pendapatan atau gaji DPR berdasarkan: Surat edaran Setjen DPR RI, No.KU.00/9414/DPR RI /XII/ 2010 dan surat menteri Keuangan  Nomor S- 520/MBK.20/2015. Dalam sebulan meliputi:

1. Gaji pokok ketua ( Rp.5.040.000)
Wakil ketua ( Rp.4.620.000)
Anggota.   ( Rp.4.200.000)

2. Tunjangan DPR RI yang melekat perbulan seperti tunjangan suami atau istri,anak jabatan, anggota, beras,Pph, uang sidang dengan jumlah kurang lebih Rp.14 kita.

3. Tunjangan lain DPR RI perbulan terdiri dari tunjangan kehormatan ( Rp.5.580.000), Komunikasi ( Rp.15.550.000) peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran ( Rp.3.750.000) bantuan listrik dan telpon(Rp.7.700.000) serta asisten anggota(Rp.2.250.000) dengan total nominal Rp.35 juta.

4. Tunjanang rumah Rp.50 juta.

Masih ada tunjangan perjalanan dinas, uang harian, biaya transportasi, penginapan,uang makan dan lain - lain.Dan dana aspirasi yang mencekik rakyat.

Di tengah sulitnya ekonomi dengan naiknya kebutuhan pokok dan pajak.Sementara wakil rakyat naik gaji ini menyakiti hati rakyat yang harus banting tulang demi bisa memenuhi kebutuhan hidup. Anggota DPR gaji naik bekerja untuk siapa tidak bekerja untuk rakyat.

Kesenjangan adalah keniscayaan dalam sistem kapitalis. Politik transaksional adalah keniscayaan karena materi adalah tujuan. Bahkan merekalah yang menentukan besaran anggaran untuk kepentingan mereka sendiri.

Mereka mengaku wakil rakyat, tapi faktanya tidak merakyat. Wajar jika berbagai pihak mengkritik kepala DPR. Sebab gaji dan fasilitas begitu besar, harusnya malu kepada rakyat yang di wakili sebab apa yang mereka nikmati hari ini semua berasal dari pajak.