Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa sektor prioritas memiliki kapasitas untuk menyerap kredit. Misalnya, UMKM membutuhkan pendampingan, prosedur kredit yang mudah, dan jaminan yang cukup agar kredit produktif benar-benar digunakan untuk ekspansi usaha atau investasi, bukan hanya menambah modal kerja sesaat. Infrastruktur dan logistik juga harus memadai agar output dari kredit produktif bisa terserap pasar.
Dengan demikian, arah penyaluran menjadi kunci agar suntikan dana tidak hanya meningkatkan angka di neraca bank, tetapi benar-benar menggerakkan roda ekonomi. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan konsumtif vs produktif berisiko menghasilkan pertumbuhan nominal tanpa dampak riil yang signifikan.
7. Dimensi Transparansi dan Akuntabilitas
Suntikan dana Rp200 triliun ke bank negara menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana publik dan pemangku kepentingan bisa memastikan dana ini tersalur sesuai tujuan? Tanpa mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang jelas, risiko penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak efektif tetap tinggi. Bank bisa saja menyalurkan dana ke sektor yang kurang produktif, atau hanya menambah cadangan internal, sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi 6% sulit tercapai.
Transparansi menjadi kunci agar semua pihak---mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, hingga masyarakat---dapat memantau aliran dana. Laporan berkala mengenai jumlah kredit yang tersalur, sektor yang menerima, suku bunga yang diterapkan, dan rasio NPL (Non-Performing Loan) harus tersedia dan dapat diakses publik. Informasi ini akan memudahkan evaluasi efektivitas kebijakan serta memperkuat kepercayaan dunia usaha.
Selain transparansi, akuntabilitas juga penting. Bank dan pemerintah perlu menetapkan target penyaluran yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat. Misalnya, ada sanksi atau insentif bagi bank yang berhasil menyalurkan kredit produktif sesuai target. Tanpa akuntabilitas, peringatan Purbaya agar dana tidak dijadikan deposito atau SUN bisa hanya menjadi formalitas, tanpa dampak nyata terhadap penyaluran kredit produktif.
Peran lembaga pengawas seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menjadi vital. Mereka dapat memeriksa apakah bank mengikuti instruksi pemerintah dan menyalurkan dana sesuai prioritas sektor produktif. Publik juga bisa dilibatkan melalui laporan terbuka atau dashboard online yang menampilkan data penyaluran secara real-time.
Dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang baik, suntikan dana Rp200 triliun bukan hanya menjadi angka besar di neraca bank, tetapi benar-benar dapat memacu pertumbuhan ekonomi riil. Tanpa ini, risiko dana diam, penyaluran tidak efektif, dan dampak minimal terhadap PDB tetap mengintai.
8. Relevansi dengan Target Pertumbuhan 6%
Suntikan dana Rp200 triliun memang memberikan dorongan likuiditas yang signifikan, tetapi pertanyaannya adalah: apakah ini cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target 6%? Secara sederhana, angka Rp200 triliun setara sekitar 1,5--2% dari PDB Indonesia, sehingga jika semua dana tersalurkan produktif, dampaknya bisa membantu mendongkrak pertumbuhan. Namun, teori ini bergantung pada asumsi bahwa dana akan tersalur optimal ke sektor riil dan diterima oleh dunia usaha yang siap berinvestasi.
Pengalaman historis menunjukkan bahwa likuiditas besar tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan. Jika permintaan kredit rendah, sektor usaha ragu menambah kapasitas produksi, atau konsumsi masyarakat tidak meningkat, multiplier effect terhadap PDB bisa jauh lebih kecil dari harapan. Faktor struktural seperti infrastruktur, birokrasi, daya saing industri, dan ketahanan sektor UMKM juga menjadi penentu utama pencapaian target.
