Dalam scenario ini, tidak ditemukan pasal dalam PermenLHK.No.9/2021 yang mengatur mekanisme komplain/keberatan maupun gugatan pemegang izin, jika pemerintah pusat dan daerah inkonsisten terhadap kewajibannya terhadap aspirasi hasil negosiasi-kompromi.
Negosiasi hingga kompromi yang diajukan anggota pemegang izin, bisa dipastikan berdasar pengalamannya bertahun-tahun, yang dialami dengan berbagai resiko dari konsekwensi tindakan yang dilakukan, maupun berbagai contoh dan praktik kejadian yang dilihatnya.
"Menyuruh dengan mengganti jenis tanaman lain yang "belum ada kepastian dan jaminan pasar" yang lebih "menguntungkan dan mensejahterakan" para petani/kebun, merupakan instruksi gegabah dan menjerumuskan"
Menguntungkan dan mensejahterakan itu, batasannya sudah sesuai kalkulasi berikut keyakinan dan kesiapan petani/kebun mengambil resiko atas modal usaha yang dikeluarkan untuk pembelian bibit, perawatan tanaman, dan upah kerja selama massa tunggu panen.
Jaminan adanya pihak pembeli hasil kebun secara regular dengan harga normal-standar, merupakan unsur paling penting bagi petani/kebun. Selain itu, ada jaminan kebijakan subsidi dan peluang skema pinjaman modal dengan pengembalian secara jangka panjang. Â
"Selama ini mayoritas petani/kebun swadaya survival dalam memilih dan menentukan jenis dan kriteria tanaman yang diyakini bisa menjamin mereka berkehidupan sejahtera. Andai ada kebijakan subsidi pemerintah, dimaknai sebagai "bonus dengan analogi mendapat lotre"Â
Mengapa kebijakan subsidi dianalogikan seperti mendapat lotre? Karena, jika bantuan subsisdi dalam praktiknya ternyata tidak merata dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan sasaran yang berhak menerima, maka kekacauan yang akan terjadi di tingkat tapak.
Seperti halnya permainan lotre, jika pelaksana kebijakan subsidi yang berprilaku tidak sesuai dengan jutlak-juknis sesuai aturan hukum, maka atas perbuatan dan para penerima subsidi tersebut sedang bernasib sial, yang selanjutnya harus berurusan dengan pihak berwajib.
"Sebagai kalimat penutup, bahwa kewajiban pemerintah merealisasi sila kelima Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" harus diwujudkan tanpa previlege kelompok tertentu, mereduksi niatan swadaya rakyat, dan mengantisipasi terciptanya peluang praktik Oligarki"
Petani/kebun swadaya punya cara cerdas dan terukur untuk mensiasati dan bernegosiasi dengan berbagai bentuk tantangan ekonomi menuju kesejahteraan hidupnya. Mereka sudah terbiasa sendiri dan mandiri, meski tidak pernah merasa dirinya berdaulat dan bermartabat.
Salam untuk rakyat petani/kebun SAWIT swadaya, ......
