Doxxing di Indonesia: Apakah bisa di Pidana?

Menanggapi insiden ini, Liputan6.com mengecam keras tindakan teror melalui doxxing terhadap jurnalisnya dan berencana menempuh jalur hukum untuk melindungi hak serta keselamatan karyawannya. Pemimpin Redaksi Liputan6.com, Irna Gustiawati, menegaskan bahwa kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, dan segala bentuk keberatan terhadap pemberitaan seharusnya disalurkan melalui mekanisme yang telah diatur, seperti hak jawab atau pengaduan ke Dewan Pers, bukan melalui intimidasi atau kekerasan. 

Kasus ini menyoroti ancaman serius yang dihadapi jurnalis di Indonesia terkait privasi dan keselamatan mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik. Selain itu, insiden ini juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku doxxing untuk melindungi kebebasan pers dan hak asasi individu.

Jadi, apakah Doxxing bisa di pidana?

Doxxing merupakan tindakan yang dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, mulai dari gangguan privasi, tekanan psikologis, hingga ancaman fisik. Di era digital yang semakin berkembang, penyebaran informasi pribadi tanpa izin menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih, terutama karena dapat digunakan untuk berbagai tujuan negatif seperti intimidasi, perundungan daring, dan bahkan tindak kriminal lainnya. Meskipun istilah "doxxing" tidak secara eksplisit disebutkan dalam hukum Indonesia, perbuatan ini tetap dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat pelaku doxxing dengan ancaman pidana yang cukup berat, mulai dari denda hingga hukuman penjara. Untuk mencegah kasus doxxing, diperlukan langkah-langkah perlindungan data pribadi yang lebih baik, baik dari segi regulasi maupun kesadaran masyarakat. Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan terkait keamanan data pribadi, sementara individu harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di dunia maya. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum. Dengan adanya kesadaran hukum dan peningkatan literasi digital, diharapkan kasus doxxing dapat diminimalisir, sehingga setiap individu dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam menggunakan teknologi dan media sosial.