Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menciptakan siklus negatif yang terus berlanjut
Fenomena Saling Lapor. Ini menunujukkan bahwa masyarakat kita sangat mudah tersinggung dan tidak siap akan masukan yang diberikan oleh orang lain.
Indonesia sebagai negara demokrasi dengan berbagai pluralitas yang dimiliki, sudah seharusnya menjunjung setiap kebebasan berekpresi
Banyaknya netizen yang berlindung dibalik kata "Kebebasan Berpendapat" saat melakukan cyber bullying
Sungguh seseorang yang pamer aurat tubuhnya di tempat umum yang kebablasan sampai pamer alat kelamin dan payudaranya apalagi di sebuah Bandara interna
Kajian linguistik forensik belum familiar tapi sangat dibutuhkan. Apalagi dalam kondisi jeratan UU ITE
Ibarat pasangan suami-istri, UU Pers dan UU ITE itu sudah lama nikah tapi tak serumah.
Kalau Greenpeace memang benar-benar menyebarkan kabar bohong alias hoax, maka menurut Pasal 28 ayat 2, pelaporan Husin Shahab jelas tidak memenuhi
Buku saku pedoman implementasi UU ITE memberi gambaran kepastian hukum dan rasa keadilan
Hati-Hati Menggunakan Whatsapp, Jeruji Besi Menanti!
Generasi sudah berubahLihat betapa generasi sekarang sudah berubah arah gerakannya pelan tetapi pasti untuk gantikan generasi sekarang.
Saat ini terdapat banyak kasus kejahatan di internet (cyber crime) terutama media sosial yang sangat merugikan orang lain.
Revisi UU ITE pada mulanya dijadwalkan pada bulan Februari. Lalu, pada bulan Juni ditandatanganilah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
Begini cara yang bisa dilakukan jika hape kita diperiksa paksa oleh polisi secara semena-mena.
Kendati bukanlah siapa-siapa, sosok bernama "oknum" kerap dijadikan kambing hitam atas segala perkara yang dilakukan oleh anggota instansi tertentu.
Undang-Undang ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia
Dalam perkembangannya pada tahun 2014, mulai banyak permasalahan muncul karena UU ITE tersebut banyak yang menjerat masalah diluar persoalan bisnis
Kendati dikenal sangat barbar, netizen +62 juga mempunyai andil besar saat mengawal kasus. Misalnya, kasus perundungan di KPI.
Artikel ini merupakan sentilan terhadap narasi-narasi yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat yang dinilai menciderai nilai-nilai demokrasi.
Berbagai macam pelanggaran atas hak-hak rakyat kecil, termarjinalkan atau pun bawahan (karyawan) di tempat kerja mungkin sering terjadi disekitar kita
