Hapus Ambang Batas Parlemen: Harapan Baru Menuju Demokrasi yang Lebih Inklusif

Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 29 Februari 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, yang menghapus ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari jumlah suara sah nasional, merupakan sebuah langkah yang sangat bersejarah dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Keputusan ini memiliki implikasi yang besar terhadap dinamika politik Indonesia dan membawa dampak yang signifikan terhadap sistem representasi politik di negara ini. 

Penghapusan ambang batas parlemen 4 persen tersebut dapat dianggap sebagai sebuah terobosan yang sangat penting dalam menggalang partisipasi politik yang lebih inklusif di Indonesia. Dengan menghapus ambang batas tersebut, Mahkamah Konstitusi telah membuka jalan bagi berbagai kelompok masyarakat untuk lebih mudah terlibat dalam proses politik dan mendapatkan representasi yang lebih merata di parlemen.

Implikasi dari keputusan ini juga akan dirasakan dalam keragaman politik di parlemen. Dengan tidak adanya ambang batas yang menghalangi partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi di parlemen, maka ruang politik di parlemen akan menjadi lebih beragam. Hal ini dapat menghasilkan diskusi yang lebih kaya dan representasi yang lebih akurat dari berbagai sudut pandang politik yang ada di masyarakat. 

Baca juga: Dinamika Politik 2024: Menakar Kekuatan Oposisi dan Harapan Baru

Selain itu, langkah ini juga dapat dianggap sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi yang mendasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan politik. Dengan menghapus ambang batas, setiap suara pemilih menjadi lebih bernilai dan setiap partai memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kursi di parlemen tanpa harus terkendala oleh persyaratan yang sulit dipenuhi. 

Dalam konteks lebih luas, langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengembangkan sistem demokrasi mereka. Keputusan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan memberikan inspirasi bagi negara-negara lain untuk mempertimbangkan reformasi serupa dalam sistem politik mereka. 

Secara keseluruhan, langkah penghapusan ambang batas parlemen 4 persen oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Februari 2024 di Jakarta adalah sebuah tonggak sejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Keputusan ini tidak hanya membuka jalan bagi partisipasi politik yang lebih luas dan representasi yang lebih beragam, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil.

Baca juga: Di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan: Kebangkitan Banteng di Luar Arena

Dukungan terhadap Penghapusan Ambang Batas 

Baca juga: Aksi Bakar Ban dalam Demo: Simbol Perlawanan atau Vandalisme?

1. Pengembangan demokrasi melalui sistem pemilihan umum tanpa adanya ambang batas parlemen merupakan langkah yang memungkinkan suara rakyat tersalurkan secara lebih proporsional dan mengurangi distorsi suara. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memberikan keutamaan pada kedaulatan rakyat. 

Dengan tidak adanya ambang batas parlemen, setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama dan dapat secara proporsional tercermin dalam perwakilan di parlemen. Hal ini memastikan bahwa suara setiap pemilih memiliki pengaruh yang sebanding dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

Selain itu, penghapusan ambang batas parlemen juga membantu meminimalkan distorsi suara yang mungkin terjadi dalam sistem pemilihan umum. Distorsi suara dapat terjadi ketika partai-partai kecil atau partai-partai yang mewakili kelompok minoritas tidak dapat memperoleh kursi di parlemen meskipun menerima sejumlah suara yang signifikan. Dengan tidak adanya ambang batas, setiap suara memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan representasi di parlemen, sehingga memastikan keadilan dalam perwakilan politik. 

Langkah ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mendasarkan kekuasaan politik pada kehendak rakyat. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik dan mengurangi hambatan-hambatan untuk mendapatkan representasi di parlemen, sistem pemilihan umum tanpa ambang batas parlemen memberikan kesempatan yang lebih besar bagi rakyat untuk mengungkapkan preferensi politik mereka dan memengaruhi arah kebijakan negara. 

Secara keseluruhan, pengembangan demokrasi melalui sistem pemilihan umum tanpa adanya ambang batas parlemen merupakan langkah yang konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati kedaulatan rakyat dan memastikan representasi politik yang lebih adil dan proporsional.

2. Meningkatkan inklusivitas dalam sistem politik, penghapusan ambang batas memberi peluang lebih besar bagi partai politik baru dan kelompok minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen. Langkah ini membuka pintu bagi beragam ide dan gagasan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik. 

Dengan tidak adanya ambang batas parlemen, partai politik baru dan kelompok minoritas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terwakili di parlemen. Hal ini tidak hanya mengakomodasi pluralitas politik dalam masyarakat, tetapi juga memperkaya keragaman ide dan gagasan yang dihadirkan dalam forum politik.

Keberagaman representasi politik ini penting karena memastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat tercermin secara memadai dalam proses pembuatan keputusan politik. Dengan melibatkan partai politik baru dan kelompok minoritas dalam perwakilan parlemen, kebijakan yang dihasilkan lebih cenderung mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. 

Selain itu, penghapusan ambang batas parlemen juga memberikan dorongan bagi kompetisi politik yang sehat dan dinamis. Dengan tidak adanya hambatan untuk mendapatkan kursi di parlemen, partai politik harus bersaing dengan lebih gigih dan berusaha lebih keras untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. 

Ini mendorong partai politik untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Secara keseluruhan, penghapusan ambang batas parlemen tidak hanya meningkatkan inklusivitas dalam sistem politik, tetapi juga memperkaya keragaman ide dan gagasan yang dihadirkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Langkah ini mendukung pembentukan kebijakan yang lebih holistik dan representatif, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.

3. Untuk memperkuat akuntabilitas dalam pemerintahan, kehadiran lebih banyak partai di parlemen diharapkan dapat menghasilkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini diharapkan mampu mendorong tingkat akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Dengan keberagaman partai politik yang lebih besar di parlemen, terdapat potensi untuk meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Berbagai partai politik dapat berperan sebagai mekanisme kontrol internal yang saling mengawasi satu sama lain, serta mengawasi langkah-langkah pemerintah dengan lebih teliti dan kritis.

Kehadiran partai politik yang beragam di parlemen juga dapat memperkaya diskusi dan debat politik tentang kebijakan publik. Dengan adanya sudut pandang yang beragam, para anggota parlemen dapat menyampaikan berbagai pendapat dan evaluasi terhadap langkah-langkah pemerintah dengan lebih komprehensif. 

Ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mengurangi risiko terjadinya tindakan sewenang-wenang atau korupsi. Selain itu, lebih banyaknya partai politik di parlemen juga dapat memperkuat peran lembaga-lembaga pengawasan independen, seperti badan audit dan ombudsman. 

Dengan adanya lebih banyak pihak yang memantau kinerja pemerintah, akan lebih sulit bagi pemerintah untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Secara keseluruhan, kehadiran lebih banyak partai politik di parlemen diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. 

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dampak pada Pemilu 2029 

id.pngtree.com

1. Dengan meningkatnya jumlah peserta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029, diperkirakan akan terjadi peningkatan partisipasi partai politik. Hal ini dapat memacu partisipasi pemilih serta mendorong kompetisi yang lebih sehat antara partai politik. Kenaikan jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu mengindikasikan adanya keberagaman opsi politik yang tersedia bagi pemilih. Dengan demikian, pemilih memiliki lebih banyak pilihan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka, yang dapat meningkatkan minat dan partisipasi dalam proses pemilihan.

Selain itu, persaingan antara partai politik diharapkan menjadi lebih sehat dengan meningkatnya jumlah peserta pemilu. Partai-partai politik akan berlomba-lomba untuk memperoleh dukungan dari pemilih dengan menyampaikan program-program dan gagasan-gagasan yang lebih baik. 

Ini akan mendorong partai politik untuk lebih fokus pada kebutuhan masyarakat dan berkompetisi secara konstruktif untuk memenangkan dukungan publik. Peningkatan partisipasi pemilih dan kompetisi yang lebih sehat antara partai politik dapat menghasilkan proses pemilihan yang lebih demokratis dan representatif. 

Dengan lebih banyak pemilih yang terlibat dalam proses politik, legitimasi dari pemerintahan yang terpilih juga akan meningkat, karena kebijakan yang diambil akan lebih mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah peserta dalam Pemilu tahun 2029 diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mendorong kompetisi yang lebih sehat antara partai politik. 

Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat demokrasi dan menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Perubahan dalam dinamika koalisi setelah Pemilu 2029 berpotensi menjadi lebih rumit. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya negosiasi yang lebih rumit dan memperlambat proses pembentukan kabinet. Kemungkinan terjadinya perubahan koalisi pasca Pemilu mencerminkan adanya pergeseran dalam konfigurasi politik yang ada. 

Dengan adanya lebih banyak partai politik yang terlibat dalam pemilihan, terdapat potensi untuk terbentuknya koalisi yang lebih beragam dan kompleks. Hal ini dapat menghasilkan dinamika politik yang lebih rumit, di mana berbagai kepentingan dan pandangan politik harus diakomodasi untuk mencapai kesepakatan koalisi yang stabil.

Negosiasi antara partai politik untuk membentuk koalisi pemerintahan kemungkinan akan menjadi lebih alot. Setiap partai politik akan berusaha mempertahankan kepentingan dan agenda politik mereka sendiri, yang dapat menghasilkan perdebatan dan perselisihan yang kompleks. Proses negosiasi yang rumit ini kemungkinan akan membutuhkan waktu yang lebih lama, yang pada gilirannya dapat memperlambat proses pembentukan kabinet dan pembentukan pemerintahan. 

Selain itu, kompleksitas dalam dinamika koalisi pasca Pemilu juga dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidakstabilan politik. Jika negosiasi antara partai politik tidak berhasil mencapai kesepakatan yang memadai, maka dapat timbul kevakuman politik atau bahkan kemungkinan adanya pemilihan ulang. 

Hal ini dapat mengganggu kelancaran proses pemerintahan dan mempengaruhi stabilitas politik negara. Secara keseluruhan, perubahan dalam dinamika koalisi pasca Pemilu 2029 berpotensi untuk lebih kompleks dan memicu negosiasi yang rumit. Hal ini dapat memperlambat proses pembentukan kabinet dan membawa dampak terhadap stabilitas politik negara. 

Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang kuat untuk menangani perubahan dalam dinamika politik dan memastikan terciptanya pemerintahan yang stabil dan efektif.

3. Adanya kekhawatiran terkait ketidakpastian stabilitas politik timbul karena adanya potensi fragmentasi politik dan kesulitan mencapai konsensus di parlemen. Ketidakpastian mengenai stabilitas politik muncul ketika terdapat perpecahan yang signifikan dalam spektrum politik, yang dapat mengakibatkan terbentuknya banyak kelompok atau fraksi politik yang saling bersaing. Fragmentasi politik ini dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan di parlemen, karena berbagai kelompok memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Selain itu, kesulitan untuk mencapai konsensus di parlemen juga menjadi faktor yang memperumit proses pembentukan keputusan politik. Dengan adanya beragam pandangan dan kepentingan politik yang berbeda, terdapat risiko terjadinya kebuntuan dalam negosiasi dan penentuan arah kebijakan. 

Hal ini dapat menghambat kemajuan dalam proses pembentukan kebijakan yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh negara. Ketidakpastian stabilitas politik dapat berdampak negatif terhadap kestabilan sosial dan ekonomi suatu negara. Investor dan pasar keuangan cenderung tidak menyukai ketidakpastian politik, yang dapat mengakibatkan volatilitas pasar dan penurunan kepercayaan investor. 

Selain itu, ketidakpastian politik juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik dan mengganggu jalannya pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin politik dan anggota parlemen untuk bekerja sama secara konstruktif dalam mengatasi potensi fragmentasi politik dan kesulitan mencapai konsensus. 

Keterbukaan, dialog, dan kompromi menjadi kunci untuk mengatasi ketidakpastian stabilitas politik dan memastikan terciptanya pemerintahan yang stabil dan efektif untuk kepentingan bersama.

Penerapan pada Presidential Threshold

Walaupun penghapusan ambang batas parlemen membawa harapan baru bagi demokrasi, penerapannya pada ambang batas presidensial masih menjadi sumber perdebatan. Meskipun langkah menghapus ambang batas parlemen dianggap sebagai tonggak sejarah yang menguatkan prinsip inklusi dalam proses politik, penggunaan ambang batas serupa pada tingkat presidensial masih menimbulkan kontroversi. 

Hal ini karena ambang batas presidensial memiliki implikasi yang berbeda dalam sistem politik. Pada tingkat presidensial, ambang batas dapat menjadi alat untuk memastikan stabilitas politik dan kualitas kepemimpinan. Dengan mempertahankan ambang batas presidensial, beberapa pihak berpendapat bahwa ini dapat mencegah terjadinya fragmentasi politik dan memastikan bahwa calon presiden yang terpilih memiliki dukungan yang cukup luas dari pemilih.

Namun, di sisi lain, penggunaan ambang batas presidensial juga dapat dilihat sebagai pembatasan terhadap akses terhadap proses politik bagi calon presiden dari partai-partai kecil atau independen. Hal ini dapat memicu kritik terhadap keadilan dan inklusivitas dalam proses pemilihan presiden. 

Oleh karena itu, penerapan ambang batas presidensial membutuhkan pertimbangan yang matang serta dialog yang inklusif antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses politik. Penting untuk memperhitungkan dampak dan implikasi dari keputusan ini terhadap stabilitas politik dan keadilan dalam proses politik secara keseluruhan. 

Dengan adanya perdebatan mengenai penghapusan ambang batas parlemen dan penerapannya pada ambang batas presidensial, penting bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif dan membantu membangun konsensus yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. 

ilustrasi-orang-sedang-berargumen-169-65e19620c57afb171447f982.jpeg

Foto: Getty Images/Klaus Vedfelt

Argumen Mendukung 

1. Konsistensi akan terwujud dengan penerapan sistem tanpa ambang batas pada semua tingkatan pemilihan umum, yang akan menciptakan kesetaraan dalam sistem politik. Melakukan penerapan sistem tanpa ambang batas di semua tingkatan pemilihan umum mencerminkan prinsip kesetaraan dalam partisipasi politik. Dengan tidak adanya ambang batas, setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama tanpa memandang tingkat pemilihan tersebut. 

Hal ini memastikan bahwa semua partai politik dan kandidat memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing dan memperoleh representasi di semua tingkatan pemilihan umum. Selain itu, konsistensi dalam penerapan sistem tanpa ambang batas di semua tingkatan pemilihan umum akan menciptakan kejelasan dan transparansi dalam proses politik. 

Tidak adanya perbedaan dalam persyaratan atau aturan antara pemilihan umum di tingkat parlemen, presiden, atau tingkat lokal akan memudahkan pemahaman masyarakat tentang proses politik dan hak-hak politik mereka. Dengan adanya konsistensi dalam penerapan sistem tanpa ambang batas, akan tercipta lingkungan politik yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Partai politik dan kandidat akan lebih mampu merencanakan strategi politik mereka tanpa perlu mempertimbangkan perbedaan persyaratan atau aturan di berbagai tingkatan pemilihan umum. 

Secara keseluruhan, penerapan sistem tanpa ambang batas pada semua tingkatan pemilihan umum akan menciptakan konsistensi dan kesetaraan dalam sistem politik. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan kesetaraan dan partisipasi politik yang inklusif.

2. Untuk memperkuat demokrasi, memberikan peluang yang setara bagi semua calon presiden untuk mencalonkan diri tanpa terhalang oleh ambang batas adalah langkah yang sangat penting. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon presiden untuk bersaing tanpa adanya ambang batas mencerminkan prinsip kesetaraan dalam proses politik. 

Hal ini menjamin bahwa setiap individu yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses pemilihan presiden tanpa harus menghadapi hambatan atau diskriminasi berdasarkan pada faktor-faktor tertentu seperti popularitas atau dukungan politik.

Dengan tidak adanya ambang batas, setiap calon presiden memiliki kesempatan yang sama untuk mempresentasikan visi, program, dan kompetensi mereka kepada pemilih. Ini akan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat dan berintegritas, di mana pemilih dapat memilih calon berdasarkan pada kualitas dan gagasan yang mereka miliki, bukan hanya karena faktor-faktor politik atau keuangan. 

Langkah ini juga mendukung prinsip inklusivitas dalam demokrasi, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan berpartisipasi dalam pemilihan presiden. 

Dengan memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon presiden, akan tercipta lingkungan politik yang lebih demokratis dan inklusif, di mana suara setiap individu memiliki nilai yang sama dalam menentukan arah kebijakan negara. Secara keseluruhan, memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon presiden untuk maju tanpa terhalang oleh ambang batas adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi. 

Hal ini memastikan bahwa proses politik berjalan dengan adil dan transparan, serta mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasarkan pada partisipasi politik yang inklusif dan kesetaraan hak-hak politik bagi semua warga negara.

Argumen Menentang 

1. Risiko polarisasi dalam konteks tanpa adanya ambang batas adalah kekhawatiran bahwa presiden terpilih akan memiliki mayoritas suara yang sempit, yang dapat memicu polarisasi politik yang lebih besar. Tanpa adanya ambang batas, terdapat potensi bagi presiden terpilih untuk mendapatkan dukungan mayoritas yang tipis. 

Hal ini dapat mengakibatkan polarisasi politik yang lebih tinggi di masyarakat, di mana pendukung dan lawan presiden memiliki perbedaan yang lebih tajam dalam pandangan politik dan keyakinan mereka. 

Mayoritas suara yang tipis bagi presiden terpilih dapat menunjukkan adanya ketegangan dan konflik dalam masyarakat, di mana dukungan politik terbagi secara merata antara beberapa kandidat. Hal ini dapat mengakibatkan terpecahnya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berseberangan, yang dapat menghambat proses penyatuan dan kolaborasi dalam pembentukan kebijakan. Polarisasi politik yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap stabilitas politik dan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan keputusan yang efektif. 

Konflik politik yang terus-menerus dapat menghambat kemajuan dan pembangunan negara, serta mengganggu hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mempertimbangkan risiko polarisasi politik dalam konteks tanpa adanya ambang batas. 

Langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti mempromosikan dialog dan komunikasi yang inklusif, serta memperkuat lembaga-lembaga demokratis, diperlukan untuk mengurangi risiko polarisasi politik dan memastikan stabilitas politik yang berkelanjutan.

2. Kekhawatiran akan timbulnya ketidakstabilan muncul karena adanya risiko presiden yang memiliki otoritas yang lemah dan koalisi yang rapuh, yang dapat mengganggu stabilitas politik. Ketidakstabilan politik dapat terjadi jika terpilihnya seorang presiden yang memiliki otoritas yang lemah. 

Presiden yang tidak memiliki dukungan yang kuat atau mayoritas suara yang signifikan dapat menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan atau mengatasi tantangan-tantangan politik yang kompleks. Hal ini dapat menghasilkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas pemerintahan.

Selain itu, koalisi yang rapuh juga merupakan sumber potensial ketidakstabilan politik. Jika koalisi pemerintahan terdiri dari partai-partai yang memiliki perbedaan pandangan atau kepentingan politik yang besar, maka terdapat risiko konflik internal dan kebuntuan dalam proses pembuatan keputusan. 

Hal ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan mengurangi kemampuannya untuk merespons secara efektif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketidakstabilan politik dapat berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Ketidakpastian politik dapat membuat investor dan pasar keuangan menjadi tidak percaya, yang pada gilirannya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

Selain itu, ketidakstabilan politik juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperhatikan potensi risiko ketidakstabilan politik yang mungkin timbul sebagai akibat dari presiden yang lemah dan koalisi yang rapuh. 

Langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat stabilitas politik, seperti membangun konsensus yang kuat antara partai politik dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, dapat membantu mengurangi risiko ketidakstabilan politik dan menciptakan lingkungan politik yang lebih stabil dan terprediksi.

Kesimpulan 

Penghapusan ambang batas parlemen adalah langkah progresif yang pantas dihargai. Meskipun terdapat beberapa kekhawatiran terkait konsekuensinya, langkah ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi demokrasi Indonesia. Namun, penerapannya pada ambang batas presidensial masih memerlukan pertimbangan yang cermat dan analisis yang mendalam untuk mengurangi risiko dan memperoleh manfaat yang maksimal. 

Penghapusan ambang batas parlemen menandai kemajuan dalam memperluas partisipasi politik dan meningkatkan representasi dalam proses demokratis. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat prinsip kesetaraan dan inklusivitas dalam sistem politik. Namun demikian, penerapan ambang batas pada tingkat presidensial memunculkan kompleksitas dan risiko tersendiri yang perlu diatasi dengan hati-hati.

Pentingnya melakukan pertimbangan yang matang dan kajian mendalam dalam menerapkan ambang batas pada tingkat presidensial tidak dapat dipungkiri. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai ambang batas presidensial didasarkan pada data yang kuat dan mempertimbangkan dampak serta manfaat jangka panjang bagi demokrasi dan stabilitas politik Indonesia. 

Kesimpulannya, sementara penghapusan ambang batas parlemen adalah langkah yang positif untuk demokrasi Indonesia, penerapannya pada ambang batas presidensial memerlukan evaluasi dan pemikiran yang cermat. Dengan melakukan analisis yang mendalam, kita dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat dari langkah ini, serta memperkuat fondasi demokrasi Indonesia ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.