Mahkamah Konstitusi seharusnya menyoal UU vs UUD 1945. Bukan menyoal Andri Tedjadharma vs institusi PUPN. Sehingga MK tak ubahnya peradilan biasa.
Pemberhentian ASN tidak boleh dilakukan secara langsung hanya berdasarkan pasal yang dijeratkan, tanpa meneliti secara cermat isi putusan pengadilan
Harapan pasien terhenti di pintu hukum: ganja medis jadi polemik, saatnya kebijakan berani demi hak kesehatan?
Ketika akal sehat dan hati nurani dikalahkan oleh nafsu dunia, maka semua kebenaran dan keadilan bisa dikalahkan.
Bedah tuntas beda “kerugian negara” & “kerugian keuangan negara” plus dampaknya bagi perang lawan korupsi.
Keadilan bagi seorang warga negara yang dizalimi pemerintah akan sulit digapai bila media mainstream diam tak bersuara
BCI bukan obligor dan Andri Tedjadharma bukan penanggung utang negara. Kenapa pemerintah tidak mengejar CIB?
Pasca Putusan MK, sekarang rekomendasi Bawaslu bukan lagi saran basa-basi, tapi putusan yang harus ditindak. Demokrasi kita harus bemartabat.
Program Sekolah Rakyat perlu dikaji secara mendalam karena sifatnya belum mendesak, terlebih adanya keputusan MK untuk menggratiskan biaya pendidikan
Ilustrasi dari AI (pribadi) Audit BPK itu otentik. Itu alat bukti yang sah menurut hukum. Tapi anehnya, tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah."…
Audit BPK bukti utama adanya kerugian negara. Kenapa tidak dikejar yang menerima uang BLBI itu?
Bank Centris tidak terima BLBI. Andri Tedjadharma bukan penanggung utang negara
Uji Materi UU (Prp) 49 tahun 1960 Ujian buat MK dalam Pemberantasan Korupsi
Kritik terhadap putusan ini pun tak hanya dari sisi substansi, tapi juga prosedur dan dampak sistemiknya.
Kamis, 26 Juni 2025 kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilu. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa k
Di Kabupaten Malang sendiri, Peradi memiliki di tengah masyarakat sebagai penyalur aspirasi di tengah kebuntuan dan kerumitan dalam masalah hukum
Demokrasi adalah hak kita semua. Dan ketika hukum mulai menjadi alat kekuasaan, maka rakyat harus menjadi penyeimbangnya.
pemilu selalu tak menentu selalu berganti aturan baru tapi tak menjadi jaminan mutu pemilu semakin maju dan bermutu
Keputusan ini sekaligus membuka babak baru bagi sistem demokrasi Indonesia yang selama ini kerap dikritik karena kelelahan pemilih (voter fatigue) aki
Rakyat punya suara, tapi partai yang tentukan pilihan. Adilkah?
