Negara dan Hegemoni adalah dua hal yang tidak dapat dipungkiri, ketika negara tau bahwa tidak bisa menjaga hegemoni, disitulah ada tindakan represif
Publik Indonesia menanti langkah konkret pemerintah. Akankah revisi UU TNI benar-benar dicabut, atau justru menjadi pemicu konflik politik lebih besar
UU TNI & UU Peradilan Militer merupakan kombinasi mengancam supremasi sipil, melanggengkan impunitas, dan berisiko kembalikan era senjata diatas hukum
Dalam sistem demokrasi, setiap kebijakan yang memengaruhi rakyat seharusnya dibuat melalui proses yang transparan, adil, dan melibatkan partisipasi pu
Analisis lengkap aksi mahasiswa 28 Juli 2025: UU TNI kontroversial, tarif AS-Indonesia 19%, hingga prediksi eskalasi kekerasan berbasis data.
Revisi UU TNI disahkan, gelombang penolakan muncul. Publik khawatir militer kembali ke ranah sipil dan demokrasi terancam.
Revisi UU TNI: Siapa Takut? Hanya Mereka yang Punya Agenda Tersembunyi!
Kurikulum Ilegal : Tidak ada wewenang bagi Gubernur, Bupati dan TNI berhak untuk mengubah Kurikulum Pendidikan Nasional
Oleh karena itu, kepada seluruh elemen masyarakat maupun mahasiswa, akademisi, aktivis, jurnalis, buruh, petani, dan seluruh rakyat Indonesia. Saatnya
Komando Distrik Militer (Kodim) 0304/Agam menggelar diskusi terbuka mengenai Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) bersama sejumlah organi
Dukungan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan menjadi UU TNI, mengalir deras dari berbagai elemen ma
Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menandai langkah
Di tengah perubahan zaman dan meningkatnya potensi ancaman terhadap kedaulatan negara, penguatan pertahanan nasional menjadi kebutuhan mendesak yang t
Di Balik Revisi UU TNI dan Ancaman bagi Keadilan Sosial. Apakah prinsip keadilan sosial hanya slogan semata di Indonesia?
UU TNI baru telah disahkan, dan dengan itu, muncul kontroversi yang mengguncang masyarakat! Apakah anggota TNI yang kini bisa menduduki jabatan sipil
Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan pada 20 Maret 2025 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Gelo
Gelaran Syawal Fest yang dirangkai dengan pelantikan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Jawa Timur periode 2024–2028 di JX Internasional
TUAIAN POLEMIK DALAM AGENDA REVISI UU TNIRevisi Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam beberapa waktu terakhir tenga
tni
Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan tonggak penting da
