Putusan MK sudah final, rangkap jabatan wakil menteri adalah pelanggaran, dan menunggu dua tahun hanya akan memperkuat budaya impunitas.
Rangkap jabatan Wamen-Komisaris BUMN berpotensi konflik kepentingan dan maladministrasi, menguji komitmen negara pada meritokrasi.
KETIKA PENGUSAHA MENJADI PEJABAT: BAYANG BAYANG PANJANG KONFLIK KEPENTINGAN.---------Di sebuah video yang beredar di media sosial, tampak wajah Presid
Legislator jadi penyedia dapur MBG Sampang, UMKM tersisih, rakyat kehilangan peluang.
Rangkap jabatan bukan perkara administratif, melainkan risiko besar yang menggerus tata kelola, integritas, dan kepercayaan publik.
Kesadaran politik adalah senjata yang hilang dari umat Islam. Tanpa itu, umat hanya jadi penonton dalam panggung dunia, bahkan sering kali jadi korban
Membaca dunia dengan kacamata akidah Islam bukan berarti menolak modernitas. Justru Islam mendorong umatnya memanfaatkan ilmu dan teknologi
Legislator harus fokus pada peran dan fungsinya yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Gaji plus tunjangan anggota DPR yang disebut-sebut bisa lebih dari Rp 100 juta per bulan, telah memicu gelombang aksi unjuk rasa dari kelompok pelajar
MK melarang wakil menteri rangkap jabatan di BUMN agar fokus urus kementerian, bebas konflik kepentingan, dan menjaga tata kelola pemerintahan.
Negara akan kehilangan lebih banyak bila mereka yang punya ilmu dipaksa bungkam hanya karena status formal di yayasan.
Isu konflik kepentingan perlu dipahami dengan baik khususnya bagi para ASN. Kenali Isu konflik kepentingan yang terjadi di sini.
Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menurunnya kepercayaan publik. Kenapa?
Meski pemerintah menyatakan kalau rangkap jawabatan tersebut sebagai efisiensi, pengamat politik justru melihatnya sebagai sarat konflik kepentingan.
Wamen rangkap komisaris: sah secara hukum, tapi pantaskah secara etika?
Di balik loyalitas ASN, konflik kepentingan bisa menyelinap. Tanpa integritas, birokrasi hanya tinggal prosedur tanpa jiwa.
Ketika pejabat publik merangkap profesi, muncul dilema: adaptasi zaman atau krisis integritas? Refleksi tentang batas, etika, dan kepercayaan publik.
Konflik kepentingan dalam kurikulum di Indonesia adalah masalah berulang.
Skandal Chromebook Kemendikbudristek
Wakil menteri rangkap jabatan di BUMN melanggar hukum, merusak tata kelola, dan menambah risiko korupsi.
