Perubahan terjadi di jajaran manajemen PT Astra International Tbk (ASII). Dua komisaris dan satu direktur resmi mengundurkan diri dari jabatannya.
Demokrasi mulai kehilangan jiwanya: bukan karena rakyat berhenti memilih, tapi karena mereka tahu, semua jabatan strategis sudah dibagi-bagikan.
*GERAKAN MASYARAKAT MENGGUGAT & MASYARAKAT PEDULI BUMN: KECAM PENGANGKATAN AKBP MORRY ERMOND SEBAGAI KOMISARIS UTAMA PERTAMINA EP*
Apa itu tantiem? Bro. Kok sampai Presiden Prabowo marah, meledak-ledak sambil memukul meja di depan sidang DPR. This is President Prabowo's Style
Tinjau Ulang Keberadaan Komisaris BUMN
Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum menjadi Presiden RI sudah menaruh perhatian terhadap tata Kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai m
Masa ada komisaris rapat sebulan sekali, bonusnya Rp40 miliar setahun? Prabowo soroti polemik tantiem BUMN yang bikin publik terheran.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi besar terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara
Efisiensi BUMN bukan tentang memangkas biaya, tetapi meminimalkan total governance costs berbasis teori ekonomi industri."
Tulisan ini mengkaji dampak praktik rangkap jabatan yang sedang terjadi di Indonesia
Rangkap jabatan Wakil Menteri di BUMN bukan hanya celah hukum, tapi bentuk keserakahan sistemik yang merusak akal sehat konstitusi.
Setelah RUPS 30 Juni 2025, kursi Dirut PT Gag Nikel kosong. Nama Gus Fahrur & jajaran lama hilang dari laman resmi. Ada apa dengan tambang ini?
Meski pemerintah menyatakan kalau rangkap jawabatan tersebut sebagai efisiensi, pengamat politik justru melihatnya sebagai sarat konflik kepentingan.
Kita butuh komisaris yang berani berkata “tidak”, bukan yang hanya mengangguk karena takut kehilangan jabatan.
aya percaya, tugas rakyat adalah menjaga pemimpinnya tetap berada di jalan yang benar. Surat ini lahir dari cinta, dari keyakinan
Penguasa BUMN bukan aaja penguasa aset namun telah menjadi penguasa ekonomi negara.
Komisaris BTN, Fahri Hamzah dulu kritik rangkap jabatan, kini malah jalani dua posisi strategis.
Rangkap jabatan wakil menteri di BUMN rawan konflik kepentingan. Siapa awasi siapa? Politik patronase atau efisiensi semu?
Karena BUMN bukan warisan keluarga. Ini milik rakyat. Dan rakyat berhak menuntut hasil.
