Peradilan Agama di Indonesia: Kewenangan, Perkara, dan Perkembangannya. Apa Peradilan dan Pengadilan Agama? menurut uu nomor 48 tahun 2009.
PT Citra Palu Minerals (CPM) resmi menyampaikan surat tertulis menindak lanjuti hasil pertemuan bersama Ketua Lembaga Adat Poboya Kota Palu dan masyar
SORI, apoteker dari masa depan, datang ke 2025. Bukan untuk menyelamatkan, tapi mengingatkan: profesi ini sedang berjalan ke jurang yang sama.
Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengambil langkah tegas, berupa penghentian permanen dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) galian C yang be
Siapa yang berhak memutuskan nasib sengketa pemilu?
Klausul dalam RUU Polri yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Polri untuk melakukan pengawasan terhadap ruang siber dan pengamanan
Polemik wewenang polri dalam RUU Polri berpotensi mengabaikan aspirasi masyrakat
Dalam draf Revisi Undang-Undang Polri (RUU Polri) yang sedang dibahas, sejumlah pasal dinilai problematik oleh banyak pihak, khususnya terkait dengan
RUU Polri yang saat ini sedang diproses di DPR berpotensi memberikan dampak yang sangat besar terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. B
RUU yang sedang dibahas terkait perubahan UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, banyak menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik. Ketika keinginan memberi
RUU Polri yang akan dibahas oleh DPR RI saat ini memunculkan sejumlah kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pasal-pasal yang terkandung dalam draf RUU
Advokat tersubordinasi dalam sistem penegakan hukum bahkan kehilangan kemandirian akibat ketergantungan terhadap elite politik
Sebagai dominus litis, Kejaksaan memegang kendali penuh atas perkara pidana di Indonesia. Kewenangan ini memberi Jaksa kekuatan untuk menentukan apaka
Tumpang Tindih Kewenangan Pemberantasan Korupsi antara KPK dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
DPD LDII Pesawaran mengadakan Rapat Persiapan Musyawarah Daerah (Musda) IV Tahun 2025 yang berlangsung di Pondok Pesantren Babunnajah Al Munawir
Ahli hukum dari Universitas Brawijaya (UB), Dr. Prija Djatmika, mengkritik dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Aca
Dalam sistem pemerintahan yang kompleks, pembagian kewenangan menjadi elemen krusial untuk menciptakan harmoni dalam pengambilan keputusan dan pelaksa
Kewenangan tanpa Legitimasi, Apakah Cukup?
Kasus dugaan penyelewengan yang menimpa Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia, menjadi sorotan tajam publik, terutama di kalangan pegiat .
Keluhan yang tak terucapkan namun hanya melalui tulisan
