Masyarakat mengkritik lambatnya realisasi program subsidi pangan dan energi, yang dianggap tidak sesuai janji kampanye.Â
Aspek lainnya adalah program Makan Bergizi Gratis yang mengalami persoalan bertubi-tubi, mulai soal keracunan, transparansi, dan keterlambatan anggaran.
Teori kinerja pemerintah Zhao & Hu (2015) menyatakan bahwa kepuasan layanan publik adalah determinan utama kepercayaan.
Teori economic voting (Lewis-Beck & Stegmaier, 2000) menjelaskan bahwa publik cenderung menilai pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi sehari-hari. Jika tidak ada percepatan, penurunan kepercayaan bisa semakin dalam
3. Ketidakkonsistenan Kebijakan
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menghadapi kritik terkait kebijakan yang berubah-ubah atau "yoyo policy", yang mencerminkan kurangnya stabilitas dan arahan yang jelas dari pimpinan.
Persoalan tabung gas elpiji 3 kg beberapa waktu yang lalu menjadi contoh yang paling nyata dari persoalan tersebut.
Riset doktoral Putra (2018) mengungkap bahwa ketidaktransparanan dalam alokasi anggaran dan proses pengambilan keputusan mengurangi kepercayaan. Kasus reshuffle kabinet tanpa penjelasan memadai juga memicu spekulasi negatif.
4. Dinamika Politik: Koalisi vs. Oposisi
Prabowo-Gibran mengandalkan dukungan koalisi besar, tetapi hal ini justru memunculkan ketegangan internal, seperti tarik-menarik kebijakan antara partai pendukung.Â
Aksi-aksi politis mahasiswa dan masyarakat sipil yang sempat viral dengan tagar #KaburAjaDulu, #CabutUUTNI hingga #IndonesiaGelap tidak boleh dianggap remeh.
