Mohon tunggu...
Muhammad Dahron
Muhammad Dahron Mohon Tunggu... Penulis

Saya menjadi penulis sejak tahun 2019, pernah bekerja sebagai freelancer penulis artikel di berbagai platform online, saya lulusan S1 Teknik Informatika di Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh Tahun 2012.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Mobil Dinas Baru atau Armada Sampah? Ujian Prioritas bagi Kepala Daerah 2025?

4 Februari 2025   09:27 Diperbarui: 4 Februari 2025   10:11 313
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi armada pengangkut sampah daerah yang sudah tidak layak Pakai (sumber gambar: riausky.com)

Tahun 2025 menjadi awal bagi banyak kepala daerah baru yang terpilih dalam pilkada sebelumnya. Dengan semangat perubahan yang mereka janjikan saat kampanye, kini saatnya janji itu diuji dalam keputusan-keputusan nyata. 

Salah satu ujian pertama yang mereka hadapi adalah menentukan prioritas anggaran: apakah akan mengalokasikan dana untuk mobil dinas baru atau justru memperkuat layanan publik yang lebih mendesak, seperti armada pengangkut sampah?

Setiap kepala daerah pasti ingin menunjukkan citra kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Namun, di tengah keterbatasan anggaran dan berbagai permasalahan yang masih menghambat pelayanan publik, keputusan yang mereka ambil di awal masa jabatan akan menjadi cerminan dari arah kepemimpinan mereka ke depan.

Di banyak daerah, pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Armada pengangkut sampah yang sudah tua dan tidak memadai menyebabkan tumpukan sampah di sudut-sudut kota semakin sulit dikendalikan. 

Di sisi lain, budaya feodal dalam birokrasi masih menjadikan fasilitas dinas sebagai simbol kekuasaan semakin mewah kendaraan yang digunakan, semakin tinggi pula gengsi dan wibawa seorang pejabat di mata bawahannya.

Kini, keputusan ada di tangan para kepala daerah baru. Apakah mereka akan memprioritaskan layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, atau justru terjebak dalam budaya lama yang lebih mengutamakan gengsi jabatan? 

Gengsi Kekuasaan vs. Kebutuhan Rakyat

Budaya feodalisme dalam birokrasi Indonesia masih mudah dikenali. Jabatan sering kali dipandang sebagai simbol kehormatan, bukan sebagai amanah pelayanan. 

Para pejabat yang baru dilantik merasa perlu menegaskan status mereka dengan berbagai atribut kemewahan, salah satunya adalah kendaraan dinas yang lebih mewah dan eksklusif. Bagi mereka, mobil dinas bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga lambang prestise yang membedakan mereka dari rakyat biasa.

Semakin mahal dan mencolok kendaraan yang digunakan, semakin tinggi pula rasa percaya dirinya. Mereka ingin dihormati, didengar, dan dikagumi, meski yang mereka gunakan adalah fasilitas negara yang seharusnya dioptimalkan untuk kepentingan publik. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun