Jangan sampai isu seperti ini hanya menjadi perbincangan sesaat tanpa ada tindak lanjut. Jika kepala daerah tetap memaksakan membeli mobil dinas baru dengan alasan "kebutuhan operasional", maka masyarakat berhak menuntut transparansi: mengapa dana tersebut tidak dialihkan untuk layanan yang lebih mendesak?
Pada akhirnya, kepemimpinan yang baik tidak diukur dari kemewahan yang dinikmati pejabatnya, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan masyarakat. Sebuah kota yang bersih, teratur, dan memiliki layanan publik yang baik jauh lebih bermakna dibanding sekadar melihat pejabatnya berlalu lalang dengan mobil dinas mahal.
Kini, semua berpulang pada kepala daerah dan rakyatnya. Apakah kita akan membiarkan siklus feodalisme ini terus berulang, atau kita akan menuntut perubahan yang lebih berpihak pada kepentingan publik? Jawabannya ada pada sejauh mana kita berani bersuara dan mengawal kebijakan mereka sejak hari pertama menjabat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
