Mobil Dinas Baru atau Armada Sampah? Ujian Prioritas bagi Kepala Daerah 2025?

Keputusan ini bukan sekadar soal kendaraan dinas, tetapi lebih kepada bagaimana seorang pemimpin memandang tugasnya. Jika mereka melihat jabatan sebagai kehormatan yang harus dipertontonkan dengan fasilitas mewah, maka pengadaan mobil dinas baru mungkin akan menjadi prioritas utama. 

Namun, jika mereka memahami bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani, maka kebutuhan publik seperti armada pengangkut sampah, infrastruktur dasar, dan layanan sosial seharusnya lebih diutamakan.

Setiap kebijakan yang diambil akan menjadi cerminan dari visi dan karakter kepemimpinan mereka. Kepala daerah yang berpihak kepada rakyat akan melihat bahwa layanan dasar, seperti kebersihan kota, jauh lebih penting dibanding kenyamanan pribadi. 

Mereka akan memahami bahwa mobil dinas yang layak pakai masih bisa digunakan, sementara sampah yang tidak terangkut bisa menciptakan krisis lingkungan yang berdampak luas bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika kepala daerah lebih memilih membeli mobil dinas baru, itu bisa menjadi sinyal bahwa mereka lebih mementingkan citra dan status sosial dibandingkan kebutuhan rakyat. Sikap seperti ini biasanya hanya awal dari rangkaian kebijakan lain yang lebih mengutamakan kepentingan elit birokrasi daripada kepentingan publik.

Saatnya Rakyat Menuntut Kebijakan yang Berpihak pada Publik

Masyarakat pun perlu lebih kritis. Jika di awal masa jabatan kepala daerah sudah menunjukkan tanda-tanda lebih mementingkan fasilitas pribadi dibanding pelayanan publik, maka itu adalah peringatan bahwa lima tahun ke depan kemungkinan besar akan diwarnai oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Ketimpangan prioritas seperti ini bukan hal baru. Sudah terlalu sering kita melihat bagaimana pejabat sibuk mengurus kenyamanan sendiri, sementara layanan publik dibiarkan berjalan seadanya. Mobil dinas baru datang setiap periode, tetapi perbaikan jalan lambat, sistem transportasi umum masih kacau, dan layanan kebersihan kota tetap bermasalah. 

Jika sejak awal kepala daerah lebih peduli pada mobil dinasnya dibanding truk sampah yang rusak, maka sulit berharap ia akan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, pengawasan dari masyarakat menjadi sangat penting. 

Rakyat harus berani bertanya, menuntut transparansi, dan memastikan anggaran daerah digunakan dengan bijak. Setiap kebijakan yang tidak masuk akal harus dikritisi, setiap pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan harus dipertanyakan. 

Kepala daerah bukan raja yang bisa menggunakan anggaran sesuka hati, mereka adalah pelayan publik yang harus bertanggung jawab atas setiap rupiah yang mereka keluarkan. Selain itu, media dan lembaga pengawas juga harus lebih aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah.