Mohon tunggu...
Karnita
Karnita Mohon Tunggu... Guru

"Aku memang seorang pejalan kaki yang lambat, tapi aku tidak pernah berhenti." — Abraham Lincoln.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Pilihan

Anggaran Terbatas, Bisa Jadi Pendidikan Terhambat di 2026

18 September 2025   04:50 Diperbarui: 18 September 2025   04:50 38
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi guru.(canva.com)

Kondisi ini menjadi refleksi bahwa kebijakan pendidikan masih bias struktural. Negara ditantang untuk tidak hanya mengakui peran guru non-ASN, tetapi juga menempatkan kesejahteraan mereka sebagai prioritas sejajar dengan guru ASN.

Program Indonesia Pintar yang Terbatas

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah instrumen utama dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sayangnya, Kompas.com melaporkan bahwa PIP jenjang TK, SD, dan SMP tidak mendapatkan porsi tambahan anggaran. Dampaknya, ribuan anak berpotensi tertinggal dari bangku sekolah.

PIP seharusnya menjadi benteng melawan ketidaksetaraan pendidikan. Dengan tidak terdanainya program ini, kesenjangan pendidikan justru semakin lebar. Padahal, pendidikan dasar adalah fondasi bagi pembentukan karakter dan kecerdasan bangsa.

Keputusan ini menunjukkan bahwa visi pemerataan pendidikan belum sepenuhnya diutamakan. Kritik publik perlu diarahkan agar negara tidak hanya mengejar angka partisipasi sekolah, tetapi juga menjamin akses riil bagi yang paling rentan.

Revitalisasi Sekolah yang Tertunda

Sarana dan prasarana pendidikan adalah aspek penting yang sering terabaikan. Kompas.com menyoroti bahwa program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan juga tak terakomodasi dalam anggaran 2026. Ini berarti banyak sekolah akan terus beroperasi dalam kondisi minim fasilitas.

Keterbatasan ruang kelas, laboratorium yang usang, hingga kurangnya fasilitas sanitasi adalah realitas yang dihadapi banyak siswa. Ketika revitalisasi tidak terdanai, berarti negara membiarkan kualitas pembelajaran terhambat oleh kondisi fisik sekolah yang tidak layak.

Refleksi pentingnya, pendidikan bukan hanya soal kurikulum atau guru, tetapi juga ruang belajar yang bermartabat. Menunda revitalisasi sekolah sama saja dengan menunda hak anak atas pendidikan yang layak.

Pendidikan Vokasi yang Terkorbankan

Di tengah kebutuhan SDM terampil, pendidikan vokasi seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, program penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi juga termasuk yang tidak terdanai. Padahal, ini berhubungan langsung dengan kesiapan generasi muda menghadapi dunia kerja.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun