Apakah perjanjian damai PAPS benar-benar menyelamatkan sekolah swasta di Jawa Barat?
Kebijakan baru Jabar menghapus bantuan fisik pesantren, ganti beasiswa santri, memicu debat soal keberpihakan.
Konferensi Pendidikan Inklusi 2025 mengingatkan: 20 tahun menuju 2045 harus diisi aksi nyata, bukan menunggu perubahan datang sendiri.
"Pendidikan inklusif di Indonesia terhambat oleh ekonomi keluarga dan beban guru. Bisakah hubungan positif guru-anak mengubah kenyataan ini?"
Polemik larangan study tour memicu reaksi kepala daerah di Jabar. Pelaku wisata berharap siswa bisa menyelamatkan ekonomi lokal.
Profil Pelajar Pancasila diganti Profil Lulusan 8 Dimensi. Penyempurnaan atau hanya ganti nama? Guru kembali harus beradaptasi di tengah jalan.
Kebijakan rombel 50 siswa dinilai solutif, tapi benarkah adil bagi sekolah swasta? Bagaimana dampaknya pada kualitas pendidikan?
Krisis murid di wilayah pinggiran Kulon Progo jadi alarm pemerataan pendidikan. Perlu solusi adil agar akses belajar tetap terjamin bagi seluruh anak.
Distribusi guru belum merata. Banyak sekolah di daerah kekurangan guru & kepala sekolah, sementara kota kelebihan. Bagaimana solusinya?
Tugas membaca 20 buku untuk lulus tak boleh jadi formalitas belaka. Literasi harus dimaknai, bukan sekadar disetor dalam bentuk daftar.
Jam masuk sekolah pukul 06.30, kebijakan yang mengubah pagi jadi beban. Apa kabar suara anak dan orangtua yang tak pernah terdengar?
Sekolah dan universitas seharusnya bukan hanya mencetak lulusan yang bisa bekerja, tapi juga membentuk manusia yang bisa mengelola hidup.
Refleksi pendidikan ala Konfusius: moral sebagai arah utama, bukan metode. Pendidikan adalah obor peradaban, bukan sekadar prosedur.
PTS butuh perlakuan adil. Saatnya reformasi kebijakan agar tumbuh bersama PTN demi sistem pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan.
RUU Sisdiknas 2023 disebut-sebut sebagai solusi atas kompleksitas pendidikan Indonesia. Tapi benarkah ini reformasi substansial/sekadar pengaburan
Tahun 2045 menandai satu abad Indonesia merdeka, sebuah momentum emas yang ingin diwujudkan melalui visi besar "Indonesia Emas 2045".
penguatan life skills generasi muda tidak bisa didelegasikan hanya kepada sekolah, perlu dirancang sebagai kebijakan lintas sektor dan lintas aktor
yang seringkali kurang adalah kebijakan yang benar-benar dibentuk oleh data, bukan oleh tekanan politik, popularitas program, atau kebiasaan lama
Kebijakan Pendidikan di era digital menunjukkan adaptasi lewat Merdeka Belajar dan teknologi untuk sistem yang lebih fleksibel.
Setelah bertahun-tahun menjadi penentu kelulusan, Ujian Nasional resmi dihapus. Apakah ini kabar baik untuk siswa, atau justru membuka masalah baru?
